GPIPS Jadi Jurus Baru Jaga Inflasi dan Ketahanan Pangan Nasional
SumselMedia.Com, Palembang-
Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) resmi diperkuat sebagai strategi baru untuk menjaga stabilitas harga sekaligus pasokan pangan nasional. Program ini dirancang sebagai respons atas semakin kompleksnya tantangan inflasi pangan, mulai dari perubahan iklim, cuaca ekstrem, hingga karakter komoditas pangan yang bersifat musiman.
Melalui GPIPS, pendekatan pengendalian inflasi tidak lagi hanya berfokus pada stabilisasi harga jangka pendek, tetapi diperluas ke penguatan struktur pasokan pangan secara berkelanjutan. Strategi ini mengedepankan inovasi, integrasi lintas sektor, serta kolaborasi pusat dan daerah.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ricky P. Gozali, menegaskan komitmen bank sentral dalam mendukung ketahanan pangan melalui pengembangan klaster pangan, peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan petani, serta sinergi aktif dengan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan GPIPS Wilayah Sumatera 2026 di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (11/2/2026).
Menurutnya, pada 2025 inflasi nasional tercatat 2,92 persen (year-on-year), masih berada dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen. Capaian itu mencerminkan efektivitas bauran kebijakan dan sinergi pengendalian inflasi, terutama dari sisi pangan. Namun pada Januari 2026, inflasi meningkat menjadi 3,55 persen (yoy), yang terutama dipicu kelompok pangan bergejolak.
“Kondisi ini menegaskan bahwa pengendalian inflasi pangan harus terus diperkuat secara konsisten dan berkelanjutan agar tetap berada pada kisaran 3–5 persen sesuai arahan rapat tingkat tinggi pengendalian inflasi pusat,” ujarnya.
Ricky memaparkan tiga strategi utama dalam memperkuat ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional. Pertama, peningkatan produksi pangan—khususnya hortikultura—melalui antisipasi risiko cuaca dengan pemanfaatan benih unggul tahan iklim, teknologi adaptif, serta pengaturan pola tanam lintas waktu dan wilayah.
Kedua, penguatan distribusi dan konektivitas antarwilayah lewat efisiensi logistik dan optimalisasi Kerja Sama Antardaerah (KAD) yang bersinergi dengan BUMN logistik. Ketiga, penguatan sinergi kebijakan pusat dan daerah melalui pemanfaatan data neraca pangan serta penguatan peran BUMD pangan sebagai offtaker.
“Kolaborasi erat antara pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, pelaku usaha, serta wakil rakyat menjadi kunci menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Herman Deru menekankan pentingnya inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam menopang program ketahanan pangan daerah. Ia mencontohkan inovasi digital SiBenih dan Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang dinilai berhasil membangun ekosistem pangan yang lebih tangguh.
Ia juga menyebut Sumatera Selatan sebagai salah satu sentra produksi pangan nasional dan produsen beras terbesar ketiga di Indonesia. “Sumsel mendapat apresiasi nasional melalui penghargaan Satyalancana Wira Karya dari Presiden Republik Indonesia atas dukungan terhadap pencapaian swasembada pangan nasional 2025,” katanya.
GPIPS sendiri merupakan penguatan dari program sebelumnya, yakni Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Ada tiga pembaruan utama dalam GPIPS, yakni penguatan sisi hulu untuk menjamin ketersediaan pasokan terutama saat cuaca ekstrem, pengendalian inflasi yang lebih komprehensif untuk stabilisasi harga jangka pendek, serta penguatan sinergi pusat–daerah dalam mendukung program prioritas pemerintah.
Pelaksanaan GPIPS Sumatera 2026 dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP–TPID) wilayah Sumatera yang menghasilkan tiga kesepakatan strategis. Fokus jangka pendek diarahkan pada stabilisasi harga menjelang hari besar keagamaan dan nasional, penguatan distribusi pasokan regional, serta manajemen risiko inflasi daerah. Selain itu, dilakukan penguatan produksi berbasis adaptasi iklim dan percepatan pemulihan lahan pertanian terdampak bencana.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan dialog bersama petani dan UMKM, penyerahan bantuan sarana pertanian, business matching perbankan dengan pelaku usaha, serta pemberangkatan truk komoditas KAD antarwilayah.
Ke depan, Bank Indonesia bersama pemerintah pusat dan daerah menegaskan akan terus memperkuat kolaborasi pengendalian inflasi dan ketahanan pangan melalui mitigasi risiko iklim serta peningkatan efisiensi logistik, guna menjaga stabilitas harga dan menekan disparitas antarwilayah.
