SumselMedia.Com, Palembang-
Kinerja APBN di wilayah Sumatera Selatan hingga 31 Januari 2026 menunjukkan fondasi fiskal yang tetap kuat di tengah tekanan perlambatan ekspor komoditas. Pendapatan negara tumbuh positif, belanja meningkat, serta indikator ekonomi daerah relatif terjaga.
Realisasi pendapatan negara tercatat sebesar Rp1,13 triliun atau 5,33 persen dari target, tumbuh 7,13 persen secara tahunan (year on year/yoy). Penerimaan perpajakan mencapai Rp866,09 miliar dan tumbuh 10,7 persen (yoy), didorong peningkatan setoran PPN dan PPh Pasal 21 seiring membaiknya aktivitas sektor sawit dan karet serta implementasi coretax.
Di sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan sebesar Rp19,78 miliar terkontraksi 54,41 persen (yoy) akibat penurunan harga patokan ekspor dan volume CPO. Meski demikian, Bea Masuk justru melonjak 145,98 persen (yoy), seiring meningkatnya impor mesin dan bahan baku yang mencerminkan aktivitas produksi yang tetap berjalan.
Sepanjang Januari 2026, pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat 26 penindakan dengan potensi penerimaan negara mencapai Rp2,7 miliar. Penindakan tersebut antara lain terhadap jutaan batang rokok ilegal dan barang kena cukai ilegal lainnya.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terealisasi Rp241,89 miliar atau 9,79 persen dari target dan tumbuh 6,48 persen (yoy), terutama ditopang layanan Badan Layanan Umum (BLU) rumah sakit.
Dari sisi belanja negara, realisasi mencapai Rp3,89 triliun atau 10,24 persen dari pagu dan tumbuh 3,51 persen (yoy). Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp611,96 miliar meningkat 21,84 persen (yoy), dipengaruhi kenaikan belanja pegawai, belanja barang sektor pelayanan publik, serta belanja modal.
Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi Rp3,28 triliun atau 13,49 persen dari pagu dan tumbuh 0,68 persen (yoy). Penyaluran TKD terutama berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik untuk mendukung pembayaran gaji ASN daerah, layanan pendidikan, kesehatan, serta operasional pemerintahan. Penyaluran ini memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menjaga layanan publik dan stabilitas ekonomi.
Dari aspek pengelolaan kekayaan negara, realisasi PNBP dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) mencapai Rp2,27 miliar atau 7,29 persen dari target. Kontribusi terbesar berasal dari pendapatan BLU (42 persen), pemindahtanganan aset (31 persen), serta sewa (23 persen). Optimalisasi pemanfaatan BMN dan percepatan penagihan piutang menjadi fokus triwulan I 2026.
Secara makro, ekonomi Sumatera Selatan tetap menunjukkan ketahanan. Neraca perdagangan mencatat surplus USD286,56 juta meski terkontraksi akibat penurunan ekspor batubara, pulp, dan karet. Inflasi berada pada level 3,33 persen (yoy), Indeks Keyakinan Konsumen tetap optimis di angka 128,11, dan pasar tenaga kerja menunjukkan tren perbaikan dengan meningkatnya jumlah pekerja formal.
Ketua Kelompok Kerja Teknis Kerja Sama, Kehumasan, dan Layanan Publik Sekretariat Bersama Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Agung Heru Pranyoto, menegaskan bahwa capaian awal tahun ini mencerminkan kredibilitas pengelolaan fiskal di daerah.
“Di tengah tekanan ekspor komoditas, APBN di Sumatera Selatan tetap mampu menjalankan fungsi stabilisasi dan mendukung aktivitas ekonomi. Pertumbuhan pendapatan negara serta belanja yang tetap terjaga menjadi bukti sinergi yang solid antara unit vertikal Kementerian Keuangan dan Pemerintah Daerah,” ujar Agung.
Ia menambahkan, penguatan pengawasan penerimaan negara dan optimalisasi pengelolaan aset akan terus menjadi prioritas untuk menjaga kinerja fiskal tetap sehat dan berkelanjutan.
“APBN bukan sekadar instrumen keuangan, tetapi juga shock absorber bagi perekonomian daerah. Dengan tata kelola yang akuntabel dan kolaboratif, kami optimistis APBN dapat terus mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan di Sumatera Selatan sepanjang 2026,” tegasnya.
Secara keseluruhan, APBN Sumsel mengawali tahun 2026 secara stabil, kredibel, dan adaptif menghadapi dinamika global, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah.
