SumselMedia.Com, Palembang-
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Selatan hingga 30 April 2026 tetap menunjukkan kondisi yang terjaga dan resilien di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Pendapatan negara tumbuh positif, aktivitas ekonomi tetap bergerak stabil, serta indikator kesejahteraan masyarakat menunjukkan perbaikan.
Ketua Kelompok Kerja Teknis Kerja Sama, Kehumasan, dan Layanan Publik Sekretariat Bersama Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Agung Heru Pranyoto, mengatakan hingga akhir April 2026 pendapatan negara di Sumatera Selatan tercatat sebesar Rp5,29 triliun atau 25 persen dari target yang telah ditetapkan.
Menurut Agung, capaian tersebut terutama ditopang oleh kinerja penerimaan pajak yang mencapai Rp4,02 triliun atau 23,12 persen dari target dengan pertumbuhan sebesar 11,69 persen secara tahunan (year on year/yoy).
“Pertumbuhan penerimaan pajak dipengaruhi oleh peningkatan setoran masa PPN Pemungut Bendahara Pemerintah dan pembayaran PPh Tahunan Badan dari sektor sawit,” ujarnya, Rabu (3/6/2026).
Sementara itu, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp1,26 triliun atau 51,17 persen dari target, tumbuh 40,57 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Peningkatan tersebut terutama berasal dari kenaikan signifikan PNBP lainnya yang bersumber dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL).
Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai terealisasi sebesar Rp106,54 miliar atau 6,12 persen dari target. Realisasi ini mengalami kontraksi 48,44 persen dibandingkan tahun sebelumnya akibat penurunan harga patokan ekspor dan volume ekspor crude palm oil (CPO) beserta produk turunannya.
Dari sisi belanja, realisasi belanja negara hingga April 2026 mencapai Rp12,61 triliun atau 33,53 persen dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat tercatat sebesar Rp4,24 triliun atau 29,06 persen dari pagu, tumbuh 28,19 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan belanja pegawai, akselerasi belanja barang, serta peningkatan belanja modal yang dipengaruhi efisiensi anggaran pada tahun sebelumnya atau low base effect.
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp8,37 triliun atau 36,36 persen dari pagu. Meski mengalami kontraksi 11,60 persen secara tahunan seiring penurunan alokasi TKD tahun 2026, kinerja Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tetap optimal dalam mendukung belanja pokok daerah, operasional pemerintahan, dan pelayanan publik.
Agung menjelaskan aktivitas perekonomian Sumatera Selatan hingga April 2026 juga menunjukkan tren yang positif. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tetap berada pada level optimis dengan indeks 124,3 atau meningkat 0,95 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Selain itu, kredit konsumsi hingga Maret 2026 tumbuh 9,53 persen secara tahunan. Kredit investasi bahkan meningkat 16,11 persen, sementara kredit modal kerja mengalami kontraksi tipis sebesar 0,19 persen.
“Kondisi ini mengindikasikan dunia usaha masih memiliki keyakinan untuk melakukan ekspansi jangka panjang meskipun aktivitas operasional harian mengalami perlambatan,” katanya.
Dari sisi ekonomi regional, pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan tetap solid sebesar 5,34 persen (yoy), menjadikannya tertinggi ketiga di wilayah Sumatera meskipun masih sedikit berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,61 persen.
Inflasi pada April 2026 tercatat sebesar 1,63 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya dan menunjukkan kondisi harga yang relatif terkendali.
Perbaikan juga terlihat pada indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2026 turun menjadi 3,59 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat kemiskinan juga menurun menjadi 9,85 persen, Gini Ratio membaik menjadi 0,298, serta Nilai Tukar Petani (NTP) meningkat menjadi 132,76.
Dari sisi perdagangan internasional, Sumatera Selatan masih mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar USD1,79 miliar hingga April 2026. Ekspor daerah didominasi komoditas karet, batu bara, dan pulp, sedangkan impor terutama berasal dari mesin, pupuk, dan peralatan industri.
Meskipun demikian, surplus perdagangan mengalami penurunan 21,05 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu akibat perlambatan ekspor komoditas unggulan, terutama CPO dan produk turunannya.
Ke depan, Kementerian Keuangan melalui sinergi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara di Sumatera Selatan akan terus memperkuat koordinasi fiskal pusat dan daerah.
Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi regional, meningkatkan efektivitas belanja negara dan daerah, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang inklusif dan berkelanjutan.
