Sumselmedia.com, Palembang-
Sinergi pengendalian inflasi yang dilakukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan bersama Bank Indonesia dan pemerintah daerah dinilai efektif menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026.
Berdasarkan data inflasi Mei 2026, Provinsi Sumatera Selatan mencatat inflasi sebesar 0,61 persen secara bulanan (month to month/mtm), berbalik dari kondisi deflasi 0,04 persen pada April 2026. Sementara secara tahunan (year on year/yoy), inflasi Sumsel tercatat sebesar 2,61 persen, meningkat dari bulan sebelumnya 1,63 persen, namun masih berada di bawah inflasi nasional yang mencapai 3,08 persen.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, mengatakan capaian tersebut menunjukkan stabilitas harga di Sumsel tetap terjaga di tengah meningkatnya permintaan masyarakat menjelang Iduladha.
“Capaian ini mencerminkan terjaganya stabilitas harga serta efektivitas sinergi pengendalian inflasi di daerah, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara kesejahteraan produsen dan daya beli masyarakat,” ujarnya.
Secara bulanan, inflasi pada Mei 2026 terutama didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas hortikultura, seperti cabai merah yang menyumbang inflasi sebesar 0,18 persen, bawang merah 0,10 persen, tomat 0,06 persen, cabai rawit 0,04 persen, dan ketimun 0,04 persen.
Kenaikan harga tersebut dipicu meningkatnya permintaan menjelang Iduladha, sementara pasokan relatif terbatas akibat gangguan produksi karena faktor cuaca serta terganggunya distribusi selama periode cuti bersama dan libur nasional pada Mei 2026.
Meski demikian, tekanan inflasi berhasil dijaga melalui berbagai langkah pengendalian yang dilakukan TPID Sumsel dengan strategi 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Hingga akhir Mei 2026, TPID Sumsel telah melaksanakan lebih dari 342 kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di berbagai wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, puluhan inspeksi mendadak (sidak) pasar juga dilakukan guna memastikan ketersediaan stok pangan dan kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi.
Upaya stabilisasi harga turut diperkuat melalui subsidi harga dan subsidi ongkos angkut komoditas pangan. Hingga Mei 2026, Bank Indonesia Sumatera Selatan telah memfasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali dengan total volume komoditas pangan yang didistribusikan mencapai sekitar 47,92 ton.
“Fasilitasi ini dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi sekaligus memastikan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang tetap terjangkau,” kata Bambang.
Selain itu, Kerja Sama Antar Daerah (KAD) terus dioptimalkan guna memperkuat pasokan komoditas strategis, termasuk bawang merah. Penguatan koordinasi juga dilakukan melalui berbagai forum komunikasi, seperti rapat koordinasi TPIP-TPID secara rutin, publikasi jadwal operasi pasar murah, hingga kampanye bijak berbelanja kepada masyarakat.
Keberhasilan pengendalian inflasi di Sumsel juga mendapat perhatian daerah lain. TPID Sumsel bahkan menerima kunjungan TPID Maluku dalam rangka studi tiru untuk mempelajari berbagai inovasi pengendalian inflasi yang telah diterapkan sesuai karakteristik wilayah masing-masing.
Di sisi lain, ketahanan pangan daerah terus diperkuat melalui program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Pada tahun ini, program tersebut diperluas melalui kolaborasi dengan pesantren dan koperasi sebagai bagian dari penguatan ekosistem produksi dan distribusi pangan daerah.
Ke depan, tekanan inflasi pada Juni 2026 diperkirakan akan melandai seiring stabilisasi harga komoditas hortikultura dan pasokan pangan yang relatif memadai. Meski demikian, peningkatan mobilitas masyarakat selama libur sekolah, pencairan gaji ke-13 ASN, serta kenaikan tarif angkutan udara masih berpotensi memberikan tekanan terhadap inflasi.
Karena itu, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi guna menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Upaya tersebut juga sejalan dengan dukungan terhadap berbagai program prioritas nasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
