SumselMedia.Com, Palembang-
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung menyerahkan seorang tersangka tindak pidana perpajakan berinisial L beserta barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Belitung Timur, Jumat (6/11/2026).
Penyerahan tersangka dan barang bukti atau tahap P-22 tersebut dilakukan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung.
Tersangka L diketahui merupakan Direktur CV LCP yang diduga melakukan tindak pidana perpajakan berupa kesengajaan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) serta tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.
Dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk masa pajak Januari dan April 2021.
Perbuatan tersangka disangkakan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan/atau Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Atas dugaan tindak pidana tersebut, tersangka terancam pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.
Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Ega Fitrinawati, menjelaskan bahwa sebelum perkara dilanjutkan ke proses hukum, tersangka telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban perpajakannya melalui upaya administratif.
Namun, kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan sehingga proses penegakan hukum berlanjut ke tahap penuntutan di Pengadilan Negeri Tanjung Pandan.
Penyelesaian penyidikan hingga penyerahan tersangka dan barang bukti ini merupakan hasil sinergi antara PPNS Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, Korwas PPNS Polda Kepulauan Bangka Belitung, Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung, serta Kejaksaan Negeri Belitung Timur.
Ega menegaskan, penindakan tersebut merupakan bagian dari komitmen DJP dalam menegakkan hukum perpajakan sekaligus meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
“Sinergi antara DJP dan aparat penegak hukum merupakan langkah strategis dalam memberantas tindak pidana perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak,” demikian penegasan Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dalam keterangannya.
DJP berharap penegakan hukum ini dapat memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan bagi wajib pajak agar tidak melakukan penghindaran pajak melalui cara-cara ilegal.
Pasalnya, pelanggaran terhadap ketentuan perpajakan tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian negara, tetapi juga dapat berujung pada konsekuensi hukum yang berat.
