SumselMedia.Com, Palembang-
Kemampuan pemerintah daerah menjaga ketersediaan kas menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pembangunan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak terganggu. Di tengah berbagai tantangan fiskal, pengelolaan likuiditas yang sehat dinilai menjadi kunci agar setiap anggaran dapat dimanfaatkan secara efektif, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut menjadi perhatian Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sumatera Selatan melalui kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Pengelolaan Likuiditas Daerah yang digelar di Aula Gedung Keuangan Negara Palembang, Kamis (5/11/2026)
Kegiatan dibuka langsung Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, Nana Riana, serta dihadiri perwakilan BPKAD, Bappeda, dan Inspektorat Daerah dari pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Sumatera Selatan. FGD tersebut juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
Dalam sambutannya, Nana Riana menegaskan bahwa kesehatan keuangan daerah tidak cukup hanya diukur dari besarnya APBD maupun peningkatan pendapatan daerah. Lebih dari itu, pemerintah daerah harus memiliki kemampuan mengelola arus kas, memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu, serta memastikan setiap rupiah belanja memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Menurutnya, pengelolaan likuiditas merupakan bagian penting dari tata kelola keuangan daerah yang membutuhkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya pengelola kas atau bendahara.
“Pengelolaan likuiditas daerah membutuhkan koordinasi yang kuat antara perangkat daerah, pengelola keuangan, perencana pembangunan, dan aparat pengawasan intern pemerintah agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga,” demikian penekanan Nana dalam kegiatan tersebut.
Ia mengungkapkan, sejumlah pemerintah daerah di Sumatera Selatan masih menghadapi tantangan likuiditas, termasuk dalam memenuhi kewajiban pembayaran belanja. Kondisi ini perlu diantisipasi melalui penguatan perencanaan fiskal, peningkatan akurasi proyeksi pendapatan dan belanja, serta pengelolaan arus kas yang lebih terintegrasi dan berbasis data.
Melalui FGD tersebut, pemerintah daerah didorong untuk membangun sistem pemantauan arus kas yang mampu mendeteksi potensi tekanan likuiditas sejak dini. Dengan demikian, risiko kekurangan kas dapat diantisipasi, kewajiban keuangan dapat dipenuhi tepat waktu, dan kualitas pelayanan publik tetap terjaga.
Nana juga menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam memahami kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) serta memperkuat sistem pemantauan fiskal. Kanwil DJPb Sumsel menyatakan siap terus meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan pertukaran informasi dengan pemerintah daerah guna mendorong pengelolaan keuangan yang lebih berkualitas.
Selain menjaga likuiditas, pemerintah daerah juga diminta meningkatkan kualitas belanja melalui penetapan prioritas pembangunan, pemenuhan kewajiban pelayanan dasar, pelaksanaan mandatory spending sesuai ketentuan, serta evaluasi terhadap belanja yang belum memberikan manfaat optimal.
Disparitas Likuiditas Daerah Jadi Perhatian
Dalam sesi pemaparan, Pejabat Fungsional Analis Keuangan Negara Ahli Madya DJPK, Moza Pandawa Sakti, menjelaskan bahwa pemantauan likuiditas keuangan daerah merupakan salah satu muatan wajib dalam sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBD yang dikembangkan pemerintah.
Pemantauan dilakukan melalui platform digital terintegrasi untuk mendukung evaluasi pelaksanaan Transfer ke Daerah (TKD) dan APBD secara lebih komprehensif. Salah satu indikator yang digunakan adalah rasio antara kas dan utang jangka pendek untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah memenuhi kewajiban lancarnya.
Moza menyampaikan, hasil pemantauan likuiditas tidak hanya menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah, tetapi juga menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan kebijakan fiskal nasional, kebijakan TKD, hingga pemberian insentif maupun sanksi kepada pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil pemantauan DJPK, tingkat likuiditas keuangan daerah di Sumatera Selatan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan disparitas yang cukup tinggi antarwilayah.
Kondisi tersebut memperlihatkan pentingnya penguatan proyeksi arus kas, pengendalian belanja, serta optimalisasi pemanfaatan kas daerah agar anggaran mampu menopang pembangunan secara efektif dan berkelanjutan.
DJPK juga mengulas kebijakan pengelolaan daerah dengan tingkat likuiditas sangat tinggi atau memiliki dana kas yang belum dimanfaatkan secara optimal. Salah satu instrumen yang diperkenalkan adalah Treasury Deposit Facility (TDF), yakni skema penempatan dana transfer daerah secara nontunai.
Skema tersebut diharapkan dapat mendorong pengelolaan APBD yang lebih sehat, meningkatkan kualitas penyerapan belanja, mengurangi idle cash atau dana menganggur, sekaligus mendukung pembentukan Dana Abadi Daerah.
BPKP Dorong Pemda Benahi Perencanaan dan Optimalkan PAD
Sementara itu, narasumber dari BPKP Sumatera Selatan, Acep Supiani, memaparkan materi bertajuk “Program Prioritas dalam Tekanan Likuiditas”.
Dalam paparannya, ia menyoroti tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah di Sumatera Selatan, terutama seiring menurunnya porsi Transfer ke Daerah (TKD). Situasi tersebut menuntut pemerintah daerah mengambil langkah strategis agar program pembangunan dan pencapaian target kinerja tetap berjalan.
Berdasarkan hasil pengawasan BPKP, salah satu persoalan mendasar yang masih ditemukan adalah kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Sejumlah program dan kegiatan dinilai belum sepenuhnya berorientasi pada prioritas, indikator kinerja belum memadai, serta desain intervensi belum sepenuhnya berbasis risiko dan data.
Selain itu, keterkaitan antara tujuan pembangunan, program, dan hasil yang ingin dicapai juga dinilai masih perlu diperkuat. Jika tidak dibenahi, kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas belanja daerah, terutama ketika pemerintah menghadapi tekanan likuiditas.
Untuk memperkuat kapasitas fiskal, BPKP mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), mengembangkan inovasi pembiayaan pembangunan, serta memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
APIP dinilai memiliki posisi strategis dalam mengawal kualitas substansi perencanaan dan penganggaran agar program yang dijalankan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada hasil.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga perlu menggali potensi PAD yang belum optimal, meningkatkan kinerja BUMD agar mampu memberikan kontribusi dividen, serta membuka peluang pembiayaan pembangunan melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, BUMN, BUMD, maupun sektor swasta.
Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan fiskal daerah sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan “Sumsel Maju untuk Semua”.
Tujuh Daerah Terima Apresiasi atas Opini WTP Tanpa PSH
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi interaktif. Para peserta antusias menyampaikan tanggapan dan pertanyaan kepada kedua narasumber terkait tantangan serta strategi pengelolaan likuiditas dan penguatan fiskal daerah.
Pada penghujung acara, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan turut memberikan apresiasi dan penghargaan kepada tujuh pemerintah daerah yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa penekanan suatu hal (PSH) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.
Ketujuh pemerintah daerah tersebut yakni Pemerintah Kabupaten Lahat, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kota Palembang, Kota Prabumulih, dan Kota Pagaralam.
Melalui kegiatan ini, Kanwil DJPb Sumsel berharap terbangun komitmen bersama seluruh pemerintah daerah untuk memperkuat proyeksi pendapatan, belanja, dan arus kas secara terintegrasi.
Penguatan mekanisme peringatan dini terhadap potensi tekanan likuiditas, peningkatan kualitas belanja, serta konsistensi menerapkan prinsip akuntabilitas dan integritas diharapkan menjadi fondasi bagi terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang lebih sehat.
Dengan pengelolaan likuiditas yang semakin baik, pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mampu menjaga stabilitas fiskal, tetapi juga memastikan setiap anggaran benar-benar hadir untuk mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.
