Disperkim Sumsel Bakal Resmikan Program RTLH di Palembang
SumselMedia.Com, Palembang-
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Sumsel dalam waktu dekat akan meresmikan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kota Palembang tepatnya di kawasan Plaju.
Kepala Disperkim Sumsel Ir. H. Novian Aswardani, S.T., M.M., IPU., ASEAN.Eng berharap semua stakeholder bisa mendukung program RTHL ini guna membantu masyarakat yang tak mampu dalam hal rumah huni.
“Kegiatan tersebut kemungkinan akan kita lakukan pada bulan Juni 2024, dimana dari Bank Sumsel Babel sebanyak 5 unit rumah RTLH, dan Jamkrida Sumsel sebanyak 3 unit RTLH,” ujarnya.
Aswardani menambahkan bahwa guna mendukung kegiatan tersebut, pihaknya juga bekerjasama dengan melakukan rencana penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemprov Sumsel dengan Pangdam II Sriwijaya.
Menurutnya, program TNI tentang bantuan gotong royong rumah huni ini ada dibeberapa Provinsi lain. Seperti program TNI Manunggal dan sejenisnya.
“Jadi program RTLH itu ada di seluruh stakeholder tidak hanya dimonopoli oleh pemerintah itu sendiri. Seperti di kami di DISPERKIM Provinsi Sumsel minta bantuan dengan CSR, yang penting dia datanya ada di provinsi Sumsel itu kuncinya,” terangnya.
“Ternyata provinsi tersebut untuk menekan RTLH itu salah satu strategi dia percepatannya dibantu dengan stakeholder lainnya, maksudnya disini adalah untuk percepatannya, beda dengan di kita sendiri, banyak yang harus dilakukan,” katanya.
Masih dilanjutkannya, mereka sama saja aturan mainnya, hanya saja sumber dananya saja berbeda, dan pada rapat kemarin itu juga diikuti dari TNI. Makanya pihaknya kemarin sempat kaget, ternyata mereka itu programnya sama seperti Pemerintah. Seperti ada di bidang kesehatan, ada sosialisasi tentang penyakit menular, pencegahan penyakit rabies itu ada dan lain-lain.
“Rencana dari TNI, dimana mekanismenya sendiri dari mereka, yang mana mereka lengkap untuk datanya untuk rumah di setiap kabupaten/kota, nanti kami minta untuk mereka berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang dibedah-bedah itu,” pungkasnya.
