SumselMedia.Com, Palembang-
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan kembali mempertegas komitmen membangun ekonomi inklusif melalui Rapat Teknis dan Capacity Building Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Sumatera Selatan Tahun 2026.
Kegiatan yang digelar di Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Rabu (25/02/2026), menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan dan memperkuat eksekusi program unggulan daerah.
Forum ini tidak sekadar menjadi agenda koordinasi rutin, tetapi juga ruang konsolidasi untuk memastikan seluruh program TPAKD 2026 berjalan terukur, terintegrasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat. Optimalisasi penggunaan Sistem Informasi TPAKD (SITPAKD) turut ditekankan agar proses monitoring dan pelaporan semakin transparan serta akuntabel.
Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumatera Selatan, Henky Putrawan, S.Pt., M.Si., M.M., menegaskan bahwa TPAKD memegang peranan penting dalam memperluas akses pembiayaan produktif, khususnya bagi pelaku UMKM dan sektor riil daerah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, OJK, dan seluruh pemangku kepentingan harus semakin solid agar program tahun 2026 selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Setiap kabupaten/kota perlu menetapkan program unggulan yang spesifik dan berbasis potensi lokal. Dengan begitu, akses keuangan tidak hanya meningkat, tetapi juga benar-benar mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili Kepala Divisi Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi dan Pelindungan Konsumen, Asnawati, menjelaskan bahwa fokus TPAKD 2026 diarahkan pada sejumlah program strategis.
Di antaranya Aksi Pangan Sumsel 2026 berbasis rantai nilai komoditas padi, kopi, dan kelapa; program Desa/Kelurahan Sumsel Terus Maju melalui Pesisir Berdaya dan Kelurahan Inovasi Terpadu; penguatan Sultan Muda Sumsel Center melalui Impactpreneur Academy dan Business Incubator; hingga pengembangan ekonomi syariah, digital financial hub, dan literasi keuangan generasi muda melalui KEJAR serta Gen LIMAS.
Menurut Asnawati, pendekatan tahun ini lebih menekankan pada penguatan ekosistem pembiayaan dari hulu ke hilir, sehingga sektor unggulan daerah tidak hanya berkembang dari sisi produksi, tetapi juga mendapatkan dukungan akses modal, pendampingan, dan pasar.
Selain merumuskan arah program 2026, rapat teknis ini juga menjadi momentum evaluasi capaian 2025. Sejumlah program dinilai memberikan dampak positif, mulai dari optimalisasi komoditas kopi, pengembangan Desa Ekosistem Keuangan Inklusif, penguatan GERAK Syariah, hingga dukungan pembiayaan sektor pariwisata.
Hasil evaluasi tersebut menjadi pijakan untuk memperluas skala implementasi serta meningkatkan kualitas program pada tahun berjalan.
Melalui penguatan kapasitas dan koordinasi lintas perangkat daerah, OJK dan Pemprov Sumsel berharap TPAKD kabupaten/kota semakin adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Dengan kolaborasi yang konsisten, TPAKD diharapkan mampu menjadi motor penggerak inklusi keuangan sekaligus memperkokoh fondasi ekonomi daerah menuju Sumatera Selatan yang maju, inklusif, dan berkelanjutan.
