SumselMedia.Com, Padang-
Dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pangan pokok, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjalin Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dr. Drs. H. Edward Candra, M.H., bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi, S.K.M., M.K.M. pada Selasa (22/10/2025). Kegiatan ini turut disaksikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumsel, Bambang Pramono, dan Kepala Perwakilan BI Sumbar, M. Abdul Majid Ikram, serta diikuti oleh sejumlah pemerintah kabupaten/kota dari kedua provinsi.
Dari Sumatera Selatan, penandatanganan KAD juga dilakukan oleh Kota Palembang, Kota Lubuklinggau, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Muara Enim, dan Kabupaten Musi Rawas. Turut hadir di antaranya Wakil Wali Kota Palembang Prima Salam, S.H., M.M., Wakil Bupati OKI Supriyanto, S.H., M.H., serta perwakilan dari kabupaten/kota lainnya.
Dalam sambutannya, Sekda Sumsel Edward Candra menegaskan bahwa kerja sama ini bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata kolaborasi antardaerah untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui sinergi regional.
“Inisiatif ini adalah bentuk komitmen bersama untuk menjaga stabilitas harga, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan meningkatkan daya saing daerah. Kerja sama ini akan memperkuat rantai pasok dari potensi lokal menuju ketahanan ekonomi nasional,” ujar Edward Candra.
Ia menjelaskan, ruang lingkup kerja sama meliputi sejumlah sektor strategis, yakni ketahanan pangan, perdagangan dan investasi, pariwisata dan kebudayaan, kelautan dan perikanan, serta pengendalian inflasi dan stabilisasi harga. Program ini juga sejalan dengan strategi pengendalian inflasi nasional melalui pendekatan 4K — Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif.
Sementara itu, Sekda Sumatera Barat Arry Yuswandi menyambut baik kerja sama tersebut dan menekankan pentingnya kolaborasi lintas provinsi dalam menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Sumatera Barat menyambut baik kerja sama ini. Stabilitas harga pangan adalah faktor penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan ekonomi,” tegasnya.
Kepala Perwakilan BI Sumsel, Bambang Pramono, dalam kesempatan yang sama memberikan apresiasi atas langkah nyata ini. Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi solusi strategis dalam mengatasi defisit komoditas di satu wilayah dengan memanfaatkan surplus di wilayah lain.
“Pada September 2025, inflasi Sumsel tercatat sebesar 3,44% (yoy), masih dalam sasaran inflasi nasional. Namun, komoditas seperti cabai dan bawang merah masih menjadi penyumbang utama inflasi. Dengan adanya KAD ini, pasokan bawang merah dari Sumbar yang surplus dapat menutup defisit di Sumsel,” ungkap Bambang.
Sebagai tindak lanjut konkret, dilakukan pula penandatanganan kerja sama bisnis (business to business) antara distributor di Kota Palembang dan Kabupaten Solok. Kerja sama ini ditandai dengan pengiriman perdana 14 ton bawang merah dari Kabupaten Solok ke Kota Palembang pada hari yang sama.
Pelepasan pengiriman bawang merah dilakukan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Solok Imran Syahrial, mewakili Bupati Solok; Asisten II Pemkot Palembang Isnaini Madani, mewakili Wali Kota Palembang; serta Kepala Perwakilan BI Sumsel Bambang Pramono. Komoditas tersebut akan disalurkan melalui Pasar Induk Jakabaring untuk memperkuat pasokan dan menstabilkan harga di wilayah Sumatera Selatan.
Melalui kerja sama strategis ini, diharapkan terbangun rantai pasok pangan yang lebih tangguh, memperkuat ketahanan ekonomi regional, dan menekan potensi lonjakan inflasi di masa mendatang.
“Sinergi antarprovinsi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat fondasi ekonomi daerah, sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global,” tutup Bambang Pramono.
