SumselMedia.Com, Palembang-
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan di tengah potensi meningkatnya tekanan inflasi pada Oktober 2026.
Hingga akhir September 2026, lebih dari 493 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah dilaksanakan di berbagai wilayah Sumatera Selatan.
Selain operasi pasar murah, puluhan inspeksi mendadak (sidak) pasar juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan sekaligus kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi (HET).
Upaya tersebut menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan Bambang Pramono mengatakan, sinergi antarpemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas harga, terutama menghadapi berbagai risiko yang dapat memengaruhi pasokan dan harga pangan.
“Pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif,” ujar Bambang, Sabtu (3/10/2026).
Berdasarkan perkembangan harga pada September 2026, Sumatera Selatan mencatat inflasi sebesar 0,21 persen secara bulanan (mtm), meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang sebesar 0,06 persen (mtm).
Namun, secara tahunan inflasi Sumsel tercatat sebesar 2,55 persen (yoy), sedikit menurun dibandingkan 2,60 persen (yoy) pada Agustus 2026. Sementara itu, inflasi nasional meningkat menjadi 3,28 persen (yoy) dari 3,19 persen (yoy) pada bulan sebelumnya.
Pada September, inflasi Sumsel terutama dipengaruhi kenaikan harga sejumlah komoditas pangan. Beras memberikan andil inflasi sebesar 0,14 persen, cabai merah 0,09 persen, cabai rawit 0,03 persen, telur ayam ras 0,01 persen, dan pisang 0,01 persen.
Kenaikan harga beras terjadi seiring meningkatnya harga di tingkat produsen dan distributor yang dipengaruhi kenaikan harga gabah. Kondisi tersebut juga dipengaruhi semakin terbatasnya stok bahan baku di penggilingan serta meningkatnya biaya pengemasan.
Sementara kenaikan harga komoditas hortikultura, khususnya cabai, dipengaruhi musim kemarau berkepanjangan yang menekan produktivitas. Adapun kenaikan harga telur ayam ras terutama dipengaruhi meningkatnya biaya pakan.
Memasuki Oktober 2026, TPID Sumsel mewaspadai potensi meningkatnya tekanan inflasi. Salah satu risiko berasal dari potensi gangguan pasokan pangan hortikultura akibat kondisi kemarau yang lebih panjang serta curah hujan yang diprakirakan berada di bawah normal.
Tekanan harga daging ayam ras juga diperkirakan masih berlanjut seiring perkembangan biaya pakan dan permintaan pangan. Sementara itu, harga minyak goreng berpotensi meningkat mengikuti kenaikan harga CPO global yang didorong meningkatnya permintaan bahan baku untuk implementasi program biodiesel B50.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, stabilisasi pasokan juga diperkuat melalui subsidi harga dan subsidi ongkos angkut.
Hingga September 2026, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan telah memfasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali untuk komoditas pangan utama. Total berat komoditas yang diangkut mencapai sekitar 47,92 ton untuk mendukung kegiatan operasi pasar murah di Sumatera Selatan.
BI Sumsel juga mencatat pembelian komoditas bawang merah secara business to business (B2B) dari Sumatera Barat dan Jawa Tengah sebanyak 23,02 ton. Selain itu, pembelian komoditas cabai dari Kabupaten Magelang mencapai 38,29 ton untuk membantu meningkatkan ketersediaan pasokan di Sumsel.
“Penguatan kerja sama antardaerah menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan pasokan pangan tetap tersedia ketika terjadi tekanan produksi di suatu wilayah,” kata Bambang.
Penguatan kerja sama perdagangan pangan antardaerah juga terus dilakukan. Hingga September 2026, tercatat penambahan kerja sama antara pemerintah daerah di Sumatera Selatan dengan Pemerintah Daerah Jawa Tengah berupa delapan Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam skema government to government (G2G).
Sementara untuk skema business to business (B2B), tercatat empat PKS. Koordinasi juga dilakukan melalui berbagai forum komunikasi, termasuk rapat koordinasi TPIP-TPID secara rutin dan komunikasi kebijakan pengendalian inflasi kepada masyarakat.
Komunikasi tersebut antara lain dilakukan melalui iklan layanan masyarakat mengenai bijak berbelanja serta publikasi jadwal operasi pasar murah melalui berbagai kanal media.
TPID Sumsel juga melakukan pertukaran pengalaman dengan daerah lain melalui studi tiru bersama TPID Sulawesi Selatan ke TPID Jawa Tengah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mempelajari berbagai inovasi pengendalian inflasi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah.
Di sisi lain, pengendalian inflasi juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dari sisi produksi hingga distribusi. Salah satu program yang terus didorong adalah Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP), yang pada tahun ini ditransformasikan menjadi Rantai Pasok Pangan GSMP.
Program tersebut diarahkan untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN) melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk pesantren dan koperasi sebagai bagian dari ekosistem produksi dan distribusi pangan.
Penguatan kapasitas produksi dilakukan melalui business matching dengan offtaker serta finance matching dengan perbankan sehingga pelaku usaha pangan dapat memperoleh akses pasar sekaligus pembiayaan.
Pesantren juga didorong menjadi bagian dari ekosistem pangan karena memiliki potensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
Bambang menegaskan, Bank Indonesia bersama pemerintah daerah akan terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi agar stabilitas harga tetap terjaga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
“Ke depan, sinergi akan terus diperkuat agar pengendalian inflasi tidak hanya mampu menjaga stabilitas harga, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan,” ujarnya.
Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap berbagai program prioritas nasional, termasuk pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang membutuhkan dukungan rantai pasok pangan yang kuat dan berkelanjutan di daerah.
