SumselMedia.Com, Prancis–
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmennya memperkuat reformasi sektor asuransi dan dana pensiun sebagai bagian dari upaya meningkatkan ketahanan industri keuangan sekaligus mendukung proses aksesi Indonesia menjadi anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Komitmen tersebut disampaikan OJK bersama Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam forum Accession Review yang diselenggarakan Working Party on Insurance and Pensions (WPIP) OECD pada 2–5 November 2026 di Paris, Prancis.
Forum tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk memaparkan perkembangan reformasi regulasi, pengawasan, serta penguatan tata kelola industri asuransi dan dana pensiun agar semakin selaras dengan standar internasional.
Delegasi Indonesia dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono; Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Dicky Kartikoyono; Duta Besar RI untuk Prancis, Andorra, dan Monako sekaligus Delegasi Tetap RI untuk UNESCO Mohamad Oemar; serta Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kementerian Keuangan Yani Farida Aryani.
Dalam pertemuan pada Selasa (3/11), Ogi Prastomiyono memaparkan berbagai kemajuan reformasi pengaturan dan pengawasan sektor asuransi serta dana pensiun. Pembahasan juga mencakup strategi mengoptimalkan potensi pertumbuhan industri dan memperluas akses perlindungan bagi masyarakat.
“Proses aksesi OECD menjadi momentum bagi Indonesia untuk memperkuat fondasi sektor keuangan sekaligus mengoptimalkan potensi pertumbuhannya. Melalui reformasi pengaturan dan pengawasan, OJK ingin membangun industri asuransi dan dana pensiun yang semakin tangguh, mampu menjangkau masyarakat lebih luas, serta memberikan manfaat perlindungan yang lebih optimal dan berkelanjutan,” kata Ogi.
Penetrasi Asuransi Masih 1,3 Persen
Salah satu perhatian OJK adalah masih besarnya potensi pasar asuransi nasional yang belum tergarap secara optimal.
Data yang dipaparkan dalam forum tersebut menunjukkan total aset industri asuransi komersial meningkat dari sekitar Rp699,7 triliun pada 2017 menjadi Rp981,1 triliun pada 2025. Pertumbuhan rata-ratanya mencapai sekitar 4,3 persen per tahun.
Meski demikian, penetrasi asuransi komersial masih berada di kisaran 1,3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya lebih besar untuk memperluas jangkauan produk dan layanan asuransi kepada masyarakat.
Untuk itu, OJK mendorong penguatan kapasitas industri melalui pengembangan produk sesuai kebutuhan masyarakat, perluasan layanan berbasis digital, serta peningkatan kepercayaan publik terhadap industri asuransi.
Penguatan tersebut juga dilakukan melalui peningkatan kualitas tata kelola perusahaan, manajemen risiko, serta pengelolaan aset dan kewajiban atau asset-liability management.
Dari sisi regulasi, reformasi prudensial dilakukan melalui peningkatan persyaratan ekuitas minimum secara bertahap pada 2026 dan 2028, penerapan PSAK 117 yang mengadopsi IFRS 17 sejak 2025, serta penyempurnaan kerangka Risk Based Capital (RBC) agar lebih sensitif terhadap risiko yang direncanakan mulai berlaku pada 2027.
OJK juga memperkuat pengawasan berbasis risiko melalui pemantauan berkelanjutan dan tindakan pengawasan dini (early intervention) terhadap perusahaan yang menghadapi permasalahan.
Perlindungan Konsumen Jadi Prioritas
Selain memperkuat ketahanan industri, OJK juga menaruh perhatian terhadap perlindungan konsumen dan pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan (market conduct).
Dicky Kartikoyono menyampaikan bahwa pengawasan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemasaran produk hingga penyelesaian klaim dan pengaduan, termasuk perilaku serta aktivitas pemasaran agen asuransi.
Penguatan perlindungan konsumen didukung melalui layanan Kontak OJK 157, Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), serta Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).
“Pelindungan konsumen tidak cukup hanya diukur dari kepatuhan terhadap ketentuan atau jumlah pengaduan yang ditangani. Yang lebih penting adalah perbaikan perilaku pelaku usaha, penyelesaian klaim yang adil dan tepat waktu, serta mekanisme penyelesaian masalah yang efektif. Karena itu, OJK terus memperkuat pengawasan yang lebih proaktif dan berbasis risiko,” ujar Dicky.
Cakupan Program Pensiun Baru 37 Persen Pekerja
Di sektor dana pensiun, Indonesia juga menghadapi tantangan besar dalam memperluas kepesertaan dan meningkatkan kecukupan manfaat bagi masyarakat.
Dalam forum tersebut disampaikan bahwa cakupan kewajiban kepesertaan program pensiun baru menjangkau sekitar 37 persen pekerja. Sementara itu, peserta aktif program wajib setara dengan sekitar 17 persen dari total angkatan kerja.
Kondisi tersebut memperlihatkan masih banyak pekerja, terutama di sektor informal, yang belum memiliki perlindungan hari tua melalui sistem pensiun formal.
Sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Pemerintah tengah menyiapkan harmonisasi sistem pensiun nasional agar program pensiun wajib dan sukarela dapat saling melengkapi.
Reformasi ini diarahkan untuk memperluas akses dan kepesertaan, meningkatkan kecukupan manfaat, serta memperkuat pembayaran manfaat secara berkala guna menjaga kesinambungan pendapatan masyarakat ketika memasuki masa pensiun.
Direktur Pengembangan Dana Pensiun, Asuransi, dan Aktuaria Kementerian Keuangan Yani Farida Aryani menegaskan harmonisasi sistem pensiun perlu dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi.
“Harmonisasi sistem pensiun merupakan langkah penting untuk memastikan berbagai program dapat saling melengkapi, memperluas cakupan kepesertaan, dan meningkatkan kecukupan manfaat bagi masyarakat. Reformasi ini perlu dilaksanakan secara bertahap dan terkoordinasi, dengan tetap memperhatikan kemampuan pekerja dan pemberi kerja serta perlindungan atas hak-hak peserta,” kata Yani.
OJK mendukung arah kebijakan tersebut sesuai kewenangannya, terutama melalui penguatan dana pensiun sukarela yang dikelola Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
OJK juga tengah meninjau sejumlah ketentuan investasi dan menyiapkan penyesuaian regulasi untuk memperluas ruang diversifikasi portofolio dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.
Selain itu, penguatan asset-liability management, pengembangan strategi investasi berbasis siklus hidup peserta (lifecycle investment), serta peningkatan tata kelola dana pensiun menjadi bagian dari agenda reformasi.
Ogi menilai besarnya jumlah pekerja informal yang belum memiliki perlindungan hari tua merupakan peluang sekaligus tantangan bagi pengembangan industri dana pensiun nasional.
“Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan industri dana pensiun, terutama dengan masih banyaknya pekerja informal yang belum memiliki perlindungan hari tua yang memadai. Tantangan kita adalah bagaimana membuka potensi tersebut melalui perluasan akses, pengembangan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat, serta penguatan pengelolaan investasi dan tata kelola dana pensiun,” ujarnya.
Masukan OECD Jadi Bahan Penguatan Kebijakan
Dalam Accession Review WPIP, delegasi negara-negara anggota OECD memberikan perhatian terhadap upaya Indonesia mengoptimalkan pertumbuhan industri asuransi, memperkuat ketahanan dan tata kelola perusahaan, serta memperluas cakupan dan meningkatkan kecukupan manfaat pensiun.
Pembahasan juga mencakup strategi pengembangan investasi dana pensiun dan perkembangan penyelarasan kerangka regulasi nasional dengan instrumen hukum OECD.
OJK bersama Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga terkait akan terus memperkuat koordinasi untuk menindaklanjuti berbagai masukan yang disampaikan dalam forum tersebut.
Masukan OECD selanjutnya menjadi bagian dari upaya penyempurnaan kebijakan dan pengawasan sektor keuangan secara berkelanjutan, dengan tetap mempertimbangkan karakteristik serta kebutuhan industri nasional.
Melalui reformasi yang berkesinambungan, Indonesia menargetkan sektor asuransi dan dana pensiun yang lebih tangguh, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus mampu memberikan perlindungan serta manfaat ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat.
