SumselMedia.Com, Palembang-
Jemarinya bergerak lincah di atas papan ketik laptop. Sesekali, pandangannya tertuju pada layar untuk memastikan pekerjaan yang sedang diselesaikannya berjalan sesuai harapan. Di balik meja kerjanya, Molzania atau akrab disapa Moly, terus merajut kemandirian melalui kreativitas digital.
Duduk di kursi roda bukan penghalang bagi perempuan penyandang disabilitas cerebral palsy tersebut untuk berkarya. Melalui kemampuan menulis, desain grafis, dan pengelolaan konten digital, ia membangun usaha kreatif bernama Molzania Shop. Berawal dari kegemaran, aktivitas tersebut kini menjadi sumber penghasilan sekaligus cara membantu perekonomian keluarga.
“Sudah sejak 2014, lumayan buat bantu orang tua. Dari hobi nulis, hobi desain dan hobi belajar jadi sampai sekarang,” tutur Moly kepada Sumselmedia.com, Kamis (19/11/2026).
Perjalanan Moly membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk produktif dan mandiri. Namun, kemampuan dan semangat saja tidak selalu cukup. Pelaku usaha disabilitas juga membutuhkan kesempatan memperoleh akses keuangan, pembiayaan, pendampingan, dan lingkungan usaha yang setara.
Persoalan tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan ekonomi inklusif di Sumatera Selatan. Sebab, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pertumbuhan usaha, tetapi juga dari sejauh mana seluruh lapisan masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang.
Kesenjangan Akses Keuangan Masih Terjadi
Gambaran kesenjangan tersebut terlihat dalam data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2023 yang dikutip Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam siaran pers peluncuran Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (SETARA), 6 Desember 2024.
Data itu menunjukkan hanya 24,3 persen penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang memiliki rekening bank. Angka tersebut jauh di bawah kelompok nondisabilitas yang mencapai 47 persen.
Kesenjangan juga terlihat dalam akses pembiayaan. Hanya 14 persen rumah tangga penyandang disabilitas yang memiliki akses kredit, dibandingkan 20 persen pada rumah tangga nondisabilitas.
Angka tersebut memperlihatkan bahwa inklusi keuangan tidak cukup hanya dengan menyediakan produk perbankan. Aksesibilitas fasilitas, kemudahan prosedur, pemahaman petugas, serta kesesuaian layanan dengan kebutuhan penyandang disabilitas juga harus menjadi perhatian.
Bagi pelaku usaha seperti Moly, akses layanan keuangan yang setara dapat menjadi pintu untuk mengembangkan usaha, mengelola pendapatan, dan memperluas jangkauan pasar.
Kesadaran mengenai pentingnya akses tersebut juga dirasakan Moly setelah mengikuti kegiatan SETARA yang diselenggarakan OJK Sumsel.
“Dulu pernah ikut acara, kalau tidak salah namanya SETARA yang digelar OJK Sumsel. Di sana banyak ilmu, terutama tentang literasi keuangan, kemandirian ekonomi sampai bagaimana kesempatan menjadi wirausaha,” katanya.
Pengalaman itu membuatnya memahami bahwa kemandirian ekonomi bukan sekadar kemampuan menghasilkan uang, melainkan juga pengetahuan dalam mengelola keuangan dan memahami layanan jasa keuangan.
“Saya berharap perhatian terhadap pelaku usaha disabilitas semakin besar, terutama dalam hal akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan literasi keuangan. Sebab, bagi kami, kesempatan mendapatkan dukungan yang sama bisa menjadi jalan untuk mengembangkan usaha dan menciptakan kemandirian,” harapnya.

SETARA Mendorong Layanan Keuangan Inklusif
Upaya memperkecil kesenjangan tersebut diperkuat melalui penerbitan Pedoman SETARA oleh OJK pada 6 Desember 2024. Pedoman ini merupakan penyempurnaan dari Petunjuk Teknis Operasional yang diterbitkan OJK pada 2018.
SETARA menjadi panduan bagi Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) dalam memberikan layanan inklusif kepada calon konsumen maupun konsumen penyandang disabilitas.
Cakupannya meliputi aksesibilitas infrastruktur fisik dan digital, sensitivitas pelayanan, aksesibilitas dokumen, penanganan pengaduan, hingga panduan pendampingan.
Dengan demikian, penyandang disabilitas tidak semestinya menghadapi hambatan hanya karena fasilitas atau prosedur layanan keuangan belum mengakomodasi kebutuhan mereka.
Implementasinya juga mulai diperkuat di daerah. Dalam publikasi perkembangan sektor jasa keuangan Juli 2025, OJK menyampaikan pelaksanaan diseminasi Pedoman SETARA dan pelatihan sensitivitas layanan oleh Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan.
Kegiatan tersebut melibatkan perwakilan 28 Pelaku Usaha Sektor Keuangan, organisasi penyandang disabilitas, serta Prospera.
Keterlibatan berbagai pihak menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem keuangan yang lebih terbuka. Lembaga jasa keuangan tidak hanya dituntut menyediakan produk, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkannya.
Di sisi lain, edukasi keuangan perlu diberikan secara berkelanjutan agar penyandang disabilitas mampu memahami hak sebagai konsumen, memilih produk sesuai kebutuhan, serta terhindar dari risiko penyalahgunaan layanan keuangan.
Sinergi Daerah Harus Berdampak Nyata
Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Provinsi Sumatera Selatan, Syaiful, menyebutkan berdasarkan data Kementerian Sosial tahun 2026 terdapat 14,8 juta penyandang disabilitas di Indonesia. Sementara di Sumatera Selatan, berdasarkan data Dinas Sosial tahun 2023, tercatat sebanyak 30.157 jiwa.
Mereka memiliki kondisi dan hambatan beragam, mulai dari hambatan fisik seperti kelumpuhan, amputasi, dan cerebral palsy; hambatan sensorik seperti tunanetra serta hambatan pendengaran atau wicara; hingga hambatan intelektual dan mental.
“Dan Moly ini adalah salah satu disabilitas yang memiliki pendidikan yang cukup, aktif di berbagai kegiatan, mau belajar, dan memiliki banyak prestasi,” ujarnya.
Menurut Syaiful, tantangan penyandang disabilitas di Sumatera Selatan masih berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya kesempatan ekonomi. Diperkirakan hanya sekitar 30 persen yang aktif bekerja dan memiliki usaha, sementara sebagian lainnya masih mengalami ketergantungan.
Karena itu, perluasan inklusi keuangan harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi. Literasi keuangan perlu disertai pendampingan, akses pembiayaan, pelatihan keterampilan, serta kesempatan memasarkan produk dan jasa.
Pengamat Ekonomi Sumatera Selatan Prof. Dr. Sri Rahayu, SE., MM menilai penyandang disabilitas tidak semestinya hanya dipandang sebagai kelompok penerima bantuan sosial, tetapi juga sebagai potensi ekonomi daerah.
“Literasi keuangan sangat penting bagi penyandang disabilitas agar mereka mampu mengelola pendapatan, memahami produk jasa keuangan, mengakses pembiayaan, serta mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Mereka membutuhkan kesempatan dan akses yang setara agar potensi ekonomi yang dimiliki dapat berkembang,” jelasnya.
Ia juga menilai penghargaan yang diraih TPAKD Sumatera Selatan selama dua tahun berturut-turut pada 2025 dan 2026 menjadi salah satu bentuk pengakuan terhadap upaya percepatan akses keuangan di daerah.
Berdasarkan publikasi resmi OJK mengenai TPAKD Award 2025 dan 2026, Sumatera Selatan tercatat sebagai TPAKD terbaik tingkat provinsi wilayah Sumatera pada kedua tahun tersebut.
Namun, penghargaan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Dampak program terhadap peningkatan literasi, akses pembiayaan, dan kesejahteraan masyarakat juga perlu menjadi tolok ukur.
“Penghargaan tentu menjadi bentuk apresiasi terhadap upaya yang telah dilakukan. Tetapi keberhasilan TPAKD tidak cukup hanya diukur dari penghargaan, melainkan juga dari sejauh mana program-programnya mampu meningkatkan literasi, memperluas akses keuangan, dan mendorong kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Ia berharap program seperti SETARA terus dikembangkan melalui edukasi berkelanjutan, pendampingan usaha, kemudahan pembiayaan, serta perluasan jaringan pemasaran bagi pelaku usaha disabilitas.
Melalui TPAKD, pemerintah daerah, OJK, lembaga jasa keuangan, dan berbagai pemangku kepentingan memiliki ruang untuk memperkuat koordinasi sesuai kebutuhan masyarakat. Sinergi tersebut perlu diarahkan pada program yang terukur, sehingga penyandang disabilitas bukan hanya menjadi peserta kegiatan edukasi, tetapi juga memperoleh kesempatan nyata mengembangkan usaha.

Mengukur Keberhasilan dari Kemandirian
Keberhasilan inklusi keuangan pada akhirnya tidak cukup diukur dari bertambahnya jumlah rekening atau penghargaan yang diperoleh daerah. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan masyarakat memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
Bagi penyandang disabilitas, keberhasilan itu terlihat ketika mereka dapat mengakses layanan tanpa diskriminasi, memperoleh pembiayaan sesuai kebutuhan, serta memiliki kesempatan yang setara dalam mengembangkan usaha.
Kisah Moly menjadi gambaran bahwa potensi ekonomi dapat tumbuh dari berbagai kondisi dan latar belakang. Kreativitas telah menjadi modal baginya untuk membangun usaha, tetapi dukungan ekosistem yang inklusif akan menentukan seberapa jauh usaha tersebut berkembang.
Dari balik layar laptopnya, Moly terus merajut asa. Sementara bagi Sumatera Selatan, tantangan berikutnya adalah memastikan semakin banyak penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk berkarya, berusaha, dan mencapai kemandirian ekonomi. (Sugiarto)













