SumselMedia.Com, Palembang-
Tidak pernah terbayangkan oleh Irene, bahwa keputusan meminjam uang melalui telepon genggam akan mengubah kehidupannya. Awalnya, ia hanya membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan mendesak. Tawaran pinjaman online (pinjol) dengan proses cepat, tanpa jaminan, dan persyaratan mudah terlihat seperti solusi di tengah keterbatasan ekonomi.
Namun, kemudahan itu justru berubah menjadi persoalan berkepanjangan. Ketika mengalami keterlambatan pembayaran, ia mendapatkan pesan penagihan berulang kali, bahkan ancaman penyebaran informasi pribadi kepada orang-orang terdekat.
“Sudah kapok saya pinjol ilegal. Terornya menyakitkan, kata-kata penagihan sangat tidak bagus, bahkan mempermalukan dengan menginformasikan ke teman-teman kita melalui pesan WhatsApp,” tutur Irene kepada SumselMedia.com, Kamis (19/11/2026).
Irene mengaku pernah menggunakan layanan pinjaman online legal dengan meminjam Rp500 ribu dan jangka waktu pengembalian satu minggu. Proses penagihannya, menurut pengalaman Irene, masih menggunakan bahasa persuasif.
Berbeda ketika menggunakan pinjol yang diketahuinya ilegal. Dengan nominal pinjaman dan jangka waktu serupa, keterlambatan pembayaran satu hari membuat tagihan yang semula Rp500 ribu membengkak menjadi Rp1,2 juta.
Pengalaman serupa dialami Ari Cahyadi, warga Jakabaring, Palembang. Ia pernah menggunakan layanan pinjaman digital dengan meminjam Rp500 ribu dan mengembalikan tidak sampai Rp600 ribu dalam waktu satu bulan.
Ketika kondisi ekonomi semakin sulit, Ari kembali mencari pinjaman melalui aplikasi yang kemudian diketahuinya bermasalah. Ia mengajukan pinjaman Rp3 juta dengan kewajiban pengembalian Rp3,5 juta dalam waktu satu minggu.
Namun, menjelang jatuh tempo, ia justru mendapatkan teror penagihan dengan kata-kata tidak pantas. Informasi mengenai utangnya bahkan disampaikan kepada teman-temannya melalui WhatsApp.
Ari juga menceritakan seorang temannya yang mengalami intimidasi penagihan hingga melibatkan keluarga. Tekanan berkepanjangan tersebut bahkan membuat temannya sempat berpikir untuk mengakhiri hidup.
Kisah Irene dan Ari memperlihatkan bahwa persoalan pinjol ilegal bukan sekadar tentang bunga dan kewajiban pembayaran. Ada persoalan perlindungan data pribadi, keamanan, martabat, hingga kesehatan psikologis yang dipertaruhkan.
Ribuan Pinjol Ilegal Dihentikan, Ancaman Belum Berakhir
Besarnya persoalan aktivitas keuangan ilegal tercermin dari langkah pemberantasan yang dilakukan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).
Berdasarkan siaran pers Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Oktober 2026, sejak 1 Januari hingga 30 September 2026, Satgas PASTI telah menemukan dan menghentikan 1.199 entitas pinjaman online ilegal dan 250 entitas investasi ilegal. Khusus periode Agustus hingga September 2026, sebanyak 241 entitas pinjaman online ilegal turut ditangani.
OJK mengungkapkan, modus pelaku antara lain menawarkan pencairan dana melalui situs, aplikasi tidak resmi, media sosial, dan pesan instan. Mereka menjanjikan kemudahan pinjaman, tetapi menerapkan bunga dan biaya tidak transparan, menyalahgunakan data pribadi, serta melakukan penagihan yang merugikan masyarakat. Selain itu, ancaman juga datang dari penipuan transaksi keuangan digital.
Melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC), hingga 30 September 2026 OJK telah memblokir 702.833 rekening terkait penipuan dengan dana mencapai Rp825,2 miliar. Sebanyak Rp207,16 miliar berhasil dikembalikan kepada korban.
Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pemberantasan aktivitas keuangan ilegal membutuhkan penanganan berkelanjutan. Pemblokiran aplikasi saja tidak cukup karena pelaku dapat kembali menggunakan identitas, nomor telepon, maupun platform digital berbeda.
OJK Sumsel Perkuat Edukasi dan Perlindungan Masyarakat
Pemberantasan pinjol ilegal tidak cukup hanya mengandalkan pemblokiran aplikasi. Masyarakat juga harus memiliki kemampuan mengenali layanan keuangan legal, memahami risiko pinjaman, dan mengetahui tempat mengadu ketika menghadapi persoalan.
OJK Provinsi Sumatera Selatan terus mendorong peningkatan literasi keuangan melalui kegiatan edukasi yang menyasar masyarakat, pelajar, mahasiswa, komunitas, dan generasi muda.
Salah satu upaya tersebut terlihat melalui kegiatan Sumsel GENCARKAN dan Youngpreneur Summit 2025 yang diselenggarakan di Palembang pada 16 Mei 2025.
Berdasarkan siaran pers resmi OJK, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas literasi dan inklusi keuangan di Sumatera Selatan, sekaligus mendorong generasi muda memahami pengelolaan keuangan dan pengembangan kewirausahaan.
Dalam kegiatan tersebut, OJK juga menekankan pentingnya perlindungan masyarakat dari pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan penipuan digital.
Secara nasional, upaya edukasi terus diperluas melalui Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN). Berdasarkan publikasi OJK periode 1 Januari hingga 23 Juli 2026, telah diselenggarakan 33.869 program edukasi yang menjangkau 129 juta peserta di seluruh Indonesia.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi menjadi salah satu strategi penting untuk mencegah masyarakat terjebak dalam aktivitas keuangan ilegal.
Di tingkat daerah, edukasi perlu terus diperluas hingga ke lingkungan keluarga, komunitas, sekolah, dan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses informasi.
Kenali Legalitas Sebelum Mengajukan Pinjaman
Salah satu persoalan yang sering terjadi adalah masyarakat lebih dahulu tertarik pada besarnya limit dan kecepatan pencairan dibandingkan memeriksa legalitas penyelenggara.
Padahal, legalitas merupakan langkah pertama untuk menghindari risiko layanan keuangan ilegal.
OJK mencatat terdapat 94 perusahaan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) yang berizin hingga 30 Juni 2026.
Masyarakat dapat memeriksa status penyelenggara melalui situs resmi OJK, yakni www.ojk.go.id, khususnya direktori penyelenggara pinjaman daring atau pindar.
OJK juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur penawaran pinjaman melalui SMS, WhatsApp, maupun tautan yang tidak jelas sumbernya.
Masyarakat perlu menjaga kerahasiaan data pribadi, termasuk nomor identitas, PIN, kata sandi, dan kode OTP. Permintaan akses data yang tidak relevan serta ancaman penyebaran informasi pribadi patut diwaspadai.
Apabila menemukan indikasi penawaran pinjaman atau investasi ilegal, masyarakat dapat melaporkannya melalui portal Satgas PASTI di sipasti.ojk.go.id.
Sementara itu, pengaduan terkait layanan jasa keuangan dapat disampaikan melalui Kontak OJK 157 atau WhatsApp 081-157-157-157.
Bagi korban penipuan transaksi keuangan, OJK menyediakan Indonesia Anti-Scam Center melalui iasc.ojk.go.id. Masyarakat diimbau segera melapor dengan menyertakan bukti transaksi, komunikasi, dan informasi rekening terkait agar upaya pemblokiran dapat dilakukan secepat mungkin.
Literasi Keuangan Menjadi Benteng Perlindungan
Kerentanan terhadap pinjol ilegal tidak dapat dilepaskan dari kondisi ekonomi rumah tangga dan kemampuan mengambil keputusan finansial.
Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan pada Maret 2026 sebesar 9,50 persen atau sekitar 869,97 ribu orang. Sementara tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,60 persen.
Angka tersebut bukan berarti masyarakat miskin atau penganggur otomatis menggunakan pinjol ilegal. Namun, kondisi ekonomi menjadi salah satu konteks untuk memahami mengapa sebagian masyarakat membutuhkan akses dana secara cepat.
Pengamat ekonomi Sumatera Selatan Prof. Dr. Sri Rahayu, SE., MM menilai perkembangan teknologi keuangan harus diimbangi pemahaman masyarakat mengenai risiko produk yang digunakan.
Menurutnya, edukasi literasi keuangan perlu terus diperluas hingga ke tingkat masyarakat paling bawah. Masyarakat juga harus membedakan kebutuhan dan keinginan sebelum memutuskan mengambil pinjaman.
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang dilakukan OJK, LPS, dan BPS menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Perbedaan tersebut memperlihatkan bahwa akses terhadap produk keuangan sudah semakin luas, tetapi pemahaman masyarakat masih perlu diperkuat.

Teror Pinjol Ilegal dan Dampak Psikologis Korban
Dampak pinjol ilegal tidak selalu berhenti pada kerugian finansial. Tekanan penagihan, ancaman penyebaran data pribadi, dan rasa takut menghadapi lingkungan sosial dapat memengaruhi kondisi psikologis korban.
Psikolog Universitas Katolik Musi Charitas Palembang Diana Putri Arini, MA., M.Psi., Psikolog, menjelaskan bahwa tekanan finansial dapat memengaruhi kemampuan seseorang mengambil keputusan secara rasional.
Dalam perspektif psikologi, intimidasi dan ancaman berulang dapat berkaitan dengan psychological distress atau tekanan psikologis. Korban dapat mengalami kecemasan, ketakutan, gangguan tidur, hingga chronic stress apabila tekanan berlangsung terus-menerus.
Rasa malu dan takut diketahui keluarga atau lingkungan kerja juga dapat memicu social withdrawal, yaitu kecenderungan menarik diri dari lingkungan sosial.
Karena itu, korban tidak cukup hanya mendapatkan penyelesaian dari sisi hukum dan finansial. Dukungan psikososial juga diperlukan untuk membantu memulihkan rasa aman, kepercayaan diri, serta kemampuan menghadapi tekanan.
Pada akhirnya, perjuangan melawan pinjol ilegal bukan hanya tanggung jawab regulator atau aparat penegak hukum. Masyarakat juga memiliki peran penting dengan meningkatkan literasi keuangan, memeriksa legalitas layanan, menjaga data pribadi, dan berani melapor ketika menjadi korban.
Kisah Irene dan Ari menjadi pengingat bahwa keputusan meminjam uang tidak boleh hanya didasarkan pada kecepatan pencairan. Sebab, di balik tawaran dana instan, terdapat risiko yang dapat berdampak jauh melampaui persoalan utang.
Kenal legal, terhindar dari ilegal bukan sekadar slogan. Kesadaran memeriksa legalitas sebelum meminjam merupakan langkah awal untuk melindungi uang, data pribadi, dan masa depan keluarga. (Sugiarto)













