SumselMedia.Com, Palembang-
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BDK) Palembang menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Stakeholders Gathering Tahun 2026 di Aula BDK Palembang, Selasa (29/9/2026).
Kegiatan mengusung tema “Aspirasi dan Kolaborasi Stakeholder Wujudkan Pembelajaran yang Berdampak”. Forum ini menjadi ruang dialog antara BDK Palembang dengan masyarakat, pengguna layanan, serta para pemangku kepentingan untuk memperkuat kualitas pelayanan publik.
Kepala BDK Palembang Agung Heru Pranyoto dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus memperkuat sinergi dan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan.
“Kegiatan ini menjadi ruang dialog untuk menyampaikan informasi mengenai standar pelayanan dan program kerja BDK Palembang sekaligus menghimpun aspirasi, masukan, dan saran sebagai bahan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan tersebut melibatkan berbagai stakeholder, mulai dari stakeholder internal Kementerian Keuangan, stakeholder eksternal Kementerian Keuangan, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media massa hingga para pengguna layanan.
Sekretaris BPPK Wahyu Kusuma Romadoni mengatakan, semangat reformasi birokrasi bukan hanya berkaitan dengan penyempurnaan aspek administrasi, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan dapat dirasakan lebih efektif dan kolaboratif serta memberikan hasil dan dampak.
“Bukan hanya sebagai formalitas, tapi dapat memberikan masukan maupun kritik dalam pelayanan publik,” katanya.
Ia menegaskan, pelayanan publik harus mampu memberikan kepastian kepada pengguna layanan sekaligus memberikan manfaat dan pengalaman yang baik bagi masyarakat.
“Mari kita gunakan forum ini untuk dapat memberikan masukan dan kritik yang membangun,” ujarnya.
Dalam kegiatan tersebut, RS. Wisnu Wardhana Hariadi, Kepala Bidang Pembinaan Jabatan Fungsional, Pusbin JFPM, bersama Joko Kisworo, Kepala Seksi Penyelenggaraan Pembelajaran BDK Palembang, memaparkan kebijakan pembinaan jabatan fungsional di bidang keuangan negara serta standar pelayanan dan program kerja BDK Palembang.
Paparan tersebut mencakup arah pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional, penyelenggaraan pembelajaran, serta upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada peserta.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi bersama peserta untuk menghimpun berbagai aspirasi, masukan, dan kritik terkait pelayanan serta penyelenggaraan pembelajaran di BDK Palembang.
Forum kemudian ditutup dengan pembacaan hasil Forum Konsultasi Publik dan penandatanganan berita acara sebagai bentuk tindak lanjut atas berbagai masukan yang disampaikan para pemangku kepentingan.
