SumselMedia.Com, Palembang-
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bersama Bank Indonesia memperkuat langkah antisipatif menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri 1447 H.
Melalui High Level Meeting (HLM) TPID dan TP2DD se-Sumatera Selatan yang digelar di Wyndham Opi Hotel Palembang, pemerintah menegaskan komitmen menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat akselerasi transaksi non tunai di daerah.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru selaku Ketua TPID Provinsi dan dihadiri Kepala Perwakilan BI Sumsel Bambang Pramono, para kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan instansi vertikal, OPD, serta anggota TPID dan TP2DD se-Sumatera Selatan.
Inflasi Terkendali, Waspada Tekanan Musiman
Secara umum, inflasi Sumatera Selatan masih dalam kondisi terkendali. Pada Januari 2026, inflasi tercatat sebesar 3,33 persen (year on year), masih berada dalam rentang sasaran nasional. Meski demikian, periode Ramadan dan Idulfitri secara historis berpotensi mendorong kenaikan harga, terutama pada komoditas pangan strategis.
Cabai merah, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, ikan, hingga tomat menjadi komoditas yang dipantau ketat. Risiko cuaca dan potensi gangguan distribusi juga menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
Dalam arahannya, Herman Deru menegaskan pentingnya strategi 4K, yakni menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, melancarkan distribusi, serta memperkuat komunikasi yang efektif. Ia meminta seluruh kepala daerah aktif melakukan pemantauan langsung ke pasar.
“Menjelang HBKN hampir selalu terjadi kenaikan harga. Kepala daerah harus rutin turun ke pasar dan segera mengambil langkah responsif agar tidak terjadi gejolak yang merugikan masyarakat,” tegas Herman Deru.
Ia juga mengingatkan agar hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi mingguan benar-benar ditindaklanjuti, terutama di daerah dengan tingkat inflasi relatif tinggi.
Operasi Pasar dan Penguatan Cadangan Pangan
Selain pengawasan harga, penguatan operasi pasar dan gerakan menanam melalui program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas. Pemerintah daerah didorong meningkatkan produksi serta memperkuat cadangan pangan guna mengantisipasi lonjakan permintaan saat Ramadan dan Lebaran.
Kepala Perwakilan BI Sumsel, Bambang Pramono, menekankan bahwa langkah antisipatif perlu dilakukan berbasis data dan koordinasi lintas sektor. Ia menyampaikan pentingnya sinergi dengan BMKG untuk mengantisipasi dampak curah hujan terhadap produksi dan distribusi pangan.
“Kami mendorong pemantauan harga dilakukan secara rutin dan berbasis data melalui Indeks Perkembangan Harga mingguan bersama BPS dan Bank Indonesia. Dengan data yang akurat, langkah intervensi bisa lebih cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.
Digitalisasi Transaksi Daerah Digenjot
Selain fokus pada stabilitas harga, HLM juga membahas percepatan dan perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Tren transaksi non tunai di Sumatera Selatan menunjukkan perkembangan positif, namun pembayaran pajak dan retribusi daerah melalui kanal digital masih perlu ditingkatkan.
Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di sejumlah kabupaten/kota juga masih memiliki ruang akselerasi. Transformasi digital ini dinilai strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel.
Pemerintah daerah didorong menyusun roadmap ETPD yang terukur, memperluas penggunaan QRIS dan KKPD, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian implementasi digitalisasi tersebut.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia, Sumatera Selatan optimistis mampu menjaga daya beli masyarakat menjelang Lebaran 2026, sekaligus mempercepat transformasi digital keuangan daerah secara berkelanjutan.
