Nadiem Jabat Mendikbud-Ristek, Ini Harapan Pengamat Pendidikan Ratu Wardarita

SumselMedia.com, Palembang-

Presiden RI Joko Widodo belum lama ini melantik Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek).

Kurang lebih satu tahun, CEO Gojek ini diberi beban tambahan dengan harus memikul perkembangan riset dan teknologi di Bumi Pertiwi ini.

Belum lagi gelombang Pandemi Covid-19 ini memaksa Nadiem diuji, berhasilkah mengatasi pendidikan di Nusantara ini dengan segala polemiknya.

Pengamat Pendidikan Sumsel Prof Dr Hj Ratu Wardarita MPd mengakui banyak terobosan Nadiem Makarim yang dilakukan saat Pandemi ini. Merdeka Belajar yang diusung Nadiem menurutnya merupakan konsep transformasi yang memberikan cara baru dalam peningkatan kualitas pendidikan.

“Saya melihat ini sebagai langkah efisiensi Presiden menggabungkan dua kementerian tersebut. Apalagi ini berkaitan dengan guru dan dosen,” ujarnya, Selasa (1/6/2021).

Ia menilai, meski pendidikan juga sangat terdampak akibat gelombang Pandemi Covid-19 dengan berbagai Pekerjaan Rumah (PR) yang banyak bagi Pemerintah, namun Ratu menilai Nadiem cukup berhasil dalam satu tahun menakhodai Mendikbud, di Kabinet Indonesia Maju Jilid II ini.

Hanya saja, ia tak mau gegabah memastikan Nadiem mampu berhasil menakhodai dua kementerian yang digabungkan oleh Presiden Joko Widodo yakni Mendikbud dan Ristek.

Apalagi, sebagai seorang dosen senior yang telah meraih predikat guru besar, penelitian merupakan bagian dari aitivitas dalam rangka meningkatkan kompetensi.

Ratu berharap Nadiem melakukan terobosan baru terkait Ristek, sehingga menambah semangat baru bagi para akademisi dalam melakukan riset dalam berbagai kebenaran ilmiah yang terus digali dari berbagai disiplin ilmu.

“Kami berharap, Pemerintah jangan terlalu mempersulit birokrasi dalam dosen melakukan riset. Artinya, kami ingin birokrasi dipermudah. Kemudian dana hibah penelitian agar dimaksimalkan sehingga ini jadi stimulus baru bagi akademisi untuk melakukan Riset,” harapnya.

Benar saja, hal tersebut memang sempat dilontarkan Presiden Joko Widodo kepada para Menterinya di Kabinet Indonesia Maju Jilid II. Bahwa Ia meminta Menteri memangkas birokrasi yang berbelit-belit sehingga memudahkan masyarakat dalam semua pelayanan.