SumselMedia.Com, Makassar-
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri keuangan syariah untuk menghadirkan inovasi produk dan layanan yang berorientasi pada kebutuhan konsumen. Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan daya saing industri sekaligus memperkuat kontribusi sektor keuangan syariah terhadap pertumbuhan ekonomi halal nasional.
Dorongan tersebut mengemuka dalam International Islamic Finance Conference (IIFC) 2026 yang menjadi bagian dari rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 di Makassar, Senin (2/11/2026).
Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Hernawan Bekti Sasongko menegaskan, industri keuangan syariah harus mampu mengembangkan produk yang tidak hanya memenuhi prinsip syariah, tetapi juga memiliki keunggulan kompetitif dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurut Hernawan, industri keuangan saat ini memasuki era user-centric atau consumer-centric, sehingga lembaga keuangan tidak bisa lagi hanya menawarkan produk berdasarkan perspektif penyedia layanan.
“Sekarang kita memasuki era yang disebut user-centric atau consumer-centric. Lembaga keuangan, bahkan bukan hanya lembaga keuangan, tidak bisa lagi membuat produk semata-mata dengan mendikte konsumen,” ujar Hernawan.
Ia menjelaskan, kebutuhan dan preferensi konsumen harus menjadi dasar dalam pengembangan produk maupun model bisnis keuangan syariah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing industri sekaligus memperluas penggunaan layanan keuangan syariah oleh masyarakat dan pelaku usaha.
Hernawan juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan layanan keuangan syariah di tengah pertumbuhan industri halal nasional. Karena itu, diperlukan penguatan keterhubungan antara industri keuangan syariah dan sektor riil melalui pembiayaan, investasi, serta layanan transaksi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di sepanjang rantai nilai halal.
Menurutnya, penguatan ekosistem keuangan syariah membutuhkan tiga pilar utama yang saling mendukung. Ketiganya meliputi industri keuangan syariah yang sehat dan inovatif, peningkatan pemanfaatan layanan keuangan syariah oleh sektor riil, serta dukungan kebijakan pemerintah.
Ketiga pilar tersebut menjadi fondasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi halal yang inklusif dan berkelanjutan.
Di tengah tantangan global, perkembangan industri keuangan syariah Indonesia menunjukkan capaian positif. Berdasarkan Islamic Finance Development Indicator (IFDI) 2025, Indonesia menempati peringkat keempat dalam pengembangan keuangan syariah global.
Capaian tersebut menjadi modal penting bagi Indonesia untuk terus meningkatkan daya saing dan memperbesar kontribusi industri keuangan syariah di tingkat internasional.
IIFC 2026 turut menghadirkan berbagai perspektif internasional mengenai penguatan ekosistem keuangan syariah, peningkatan permintaan dari sektor ekonomi halal, ketahanan industri, hingga inovasi produk dan layanan.
Forum yang dimoderatori Prof. Dr. Muniarti Mukhlisin tersebut menghadirkan Deputy Secretary General Islamic Financial Services Board (IFSB) Abdullah Haron, Senior Partner DinarStandard Afdhal Aliasar, Kepala Badan Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah Kadin Titi Khoiriah, serta Managing Director CIMB Islamic Bank Berhad Mohd Ekmal Mohd Zazi.
Perkuat Kebijakan Keuangan Syariah Lintas Sektor
Dalam rangkaian IIFS 2026, OJK juga menggelar High Level Forum (HLF) bertema “Memperkuat Ekosistem Keuangan Syariah untuk Ekonomi Halal Nasional yang Berkelanjutan”.
Forum tersebut menghadirkan tiga Kepala Eksekutif OJK, yakni Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Dian Ediana Rae, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Agusman, serta Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto Adi Budiarso.
Ketiganya membahas implementasi kebijakan pengembangan keuangan syariah lintas sektor untuk memperkuat ekosistem industri dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
Dian Ediana Rae menjelaskan, Cetak Biru Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah menjadi kerangka bersama untuk menyelaraskan pengembangan industri keuangan syariah lintas sektor.
OJK juga mendorong penguatan struktur dan konsolidasi perbankan syariah guna meningkatkan ketahanan kelembagaan serta daya saing industri. Implementasi cetak biru tersebut akan dipantau melalui evaluasi berkala setiap enam bulan agar program pengembangan berjalan terukur dan memberikan hasil nyata.
Sementara itu, Agusman menekankan pentingnya memperluas peran industri Pembiayaan, Modal Ventura, dan Lembaga Keuangan Mikro (PVML) syariah dalam menjangkau masyarakat serta pelaku usaha yang belum memperoleh akses layanan keuangan formal.
OJK terus mendorong penguatan tata kelola, inovasi produk, dan pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas pembiayaan syariah. Selain itu, OJK tengah mempersiapkan peta jalan pengembangan sektor PVML syariah sebagai arah kebijakan untuk memperkuat daya saing industri.
Adapun Adi Budiarso menyoroti pemanfaatan teknologi digital, termasuk pemeringkat kredit alternatif, untuk memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku UMKM yang belum memiliki riwayat kredit formal.
Ia juga menyampaikan bahwa OJK tengah menjajaki pengembangan tokenisasi sukuk negara bersama Kementerian Keuangan. Inovasi tersebut menjadi bagian dari pengembangan instrumen keuangan digital dengan tetap memperhatikan kejelasan aset dasar, kesesuaian akad, serta hak dan manfaat ekonomi yang dapat diverifikasi.
Melalui penyelenggaraan IIFC dan HLF 2026, OJK terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan pemangku kepentingan internasional.
Upaya tersebut diharapkan mampu mendorong transformasi industri keuangan syariah yang lebih inovatif, kompetitif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat keterhubungan dengan industri halal serta meningkatkan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.
