SumselMedia.Com, Palembang-
Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Sumatera Selatan hingga 31 Mei 2026 menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pendapatan negara mengalami pertumbuhan signifikan, aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga, sementara berbagai indikator kesejahteraan masyarakat terus membaik.
Ketua Kelompok Kerja Teknis Kerja Sama, Kehumasan, dan Layanan Publik Sekretariat Bersama Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Agung Heru Pranyoto, mengatakan hingga akhir Mei 2026 pendapatan negara telah mencapai Rp6,58 triliun atau 31,13 persen dari target APBN. Capaian tersebut tumbuh 18,50 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Pertumbuhan ini terutama ditopang oleh meningkatnya penerimaan perpajakan yang mencapai Rp5,13 triliun, terdiri dari penerimaan pajak sebesar Rp4,99 triliun serta kepabeanan dan cukai sebesar Rp139,10 miliar,” ujar Agung Heru Pranyoto, Jumat (3/7/2026).
Ia menjelaskan, penerimaan pajak meningkat 18,05 persen secara tahunan, didorong naiknya setoran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sektor administrasi pemerintahan, peningkatan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) Badan setelah adanya relaksasi pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) hingga 31 Mei 2026, serta semakin optimalnya administrasi penerimaan pasca implementasi sistem Coretax.
Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan kinerja positif dengan realisasi Rp1,46 triliun atau 58,98 persen dari target. Angka tersebut tumbuh 33,06 persen dibandingkan tahun sebelumnya, terutama didorong peningkatan penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu (TAYL).
Di sisi belanja, hingga akhir Mei 2026 realisasi belanja negara mencapai Rp15,56 triliun atau 41,05 persen dari pagu. Meskipun secara keseluruhan mengalami kontraksi 3,96 persen, belanja pemerintah pusat justru meningkat signifikan menjadi Rp5,40 triliun atau tumbuh 31,03 persen.
Peningkatan tersebut didorong oleh kenaikan belanja pegawai akibat penyesuaian gaji pokok dan penambahan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), percepatan belanja barang, serta peningkatan belanja modal.
Sementara itu, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) mencapai Rp10,16 triliun atau 44,10 persen dari pagu. Nilai tersebut mengalami kontraksi 15,90 persen karena adanya penurunan alokasi TKD pada tahun 2026. Meski demikian, penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik maupun Nonfisik tetap dioptimalkan guna menjaga pelayanan publik dan operasional pemerintahan daerah.
Pada sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), hingga Mei 2026 pendapatan daerah secara konsolidasi terealisasi sebesar Rp9,04 triliun atau 24,20 persen dari target. Adapun belanja daerah mencapai Rp8,30 triliun atau 21,14 persen dari pagu. Secara agregat, APBD konsolidasian masih mencatatkan surplus meski terdapat perbedaan kinerja di masing-masing pemerintah daerah.
Agung menambahkan, kondisi ekonomi Sumatera Selatan juga tetap menunjukkan daya tahan yang baik. Pada Triwulan I Tahun 2026, ekonomi Sumsel mampu tumbuh 5,34 persen secara tahunan. Optimisme masyarakat juga tetap tinggi dengan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) berada pada level 129, sedangkan inflasi Mei 2026 tercatat 2,61 persen, masih berada dalam sasaran pengendalian inflasi nasional.
Dari sisi kesejahteraan masyarakat, berbagai indikator juga terus membaik. Tingkat Pengangguran Terbuka turun menjadi 3,59 persen, angka kemiskinan menurun menjadi 9,85 persen, Gini Ratio membaik menjadi 0,298, sementara Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 141,54, menjadi yang tertinggi dalam beberapa tahun terakhir dan mencerminkan meningkatnya kesejahteraan petani di Sumatera Selatan.
Di sektor perdagangan internasional, Sumatera Selatan masih mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar USD1,67 miliar hingga Mei 2026. Namun surplus tersebut menurun 38,47 persen dibandingkan tahun lalu akibat melemahnya ekspor batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan produk turunannya. Di sisi lain, impor meningkat 26,70 persen, didorong bertambahnya impor mesin, pupuk, pompa, serta barang modal yang mendukung aktivitas produksi dan investasi di daerah.
Agung menegaskan, Kementerian Keuangan melalui sinergi seluruh unit vertikal di Sumatera Selatan akan terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kami akan terus mengoptimalkan penerimaan negara, meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja pemerintah, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah agar stabilitas ekonomi tetap terjaga, kesejahteraan masyarakat meningkat, dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan semakin inklusif serta berkelanjutan,” tutup Agung Heru Pranyoto.
