Politisi Golkar Desak Harnojoyo Pecat Kadishub Palembang, Ini Penyebabnya!
SumselMedia.com, Palembang
Politisi Partai Golkar Palembang Rubi Indiarta mendesak Walikota Palembang H Harnojoyo memecat Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Palembang Agus Rizal. Atau dengan kesadaran meminta Kadishub Palembang mengundurkan diri. Pasalnya, dirinya menilai kinerja Kadishub tidak berhasil.
Rubi yang juga sebagai aktivis Sumsel ini menjelaskan penataan parkir di Palembang yang semrawut
“Kami juga mempertanyakan kemana sebenarnya uang dan dana yg sudah di siapkan untuk Dinas Perhubungan Kota Palembang ini. Tiap hari selalu saja kita lihat ada penggembokan mobil di jalan-jalan protokol tapi transparansi serta kemana dana tersebut sampai saat ini tidak jelas, kemudian PAD untuk parkir itu berapa? kemana? dan di mana saja yang terkena retribusi itu?,” tegasnya, Selasa (8/6/2021).
Tak hanya itu, pria yang juga Sekretaris KNPI Sumsel ini merasa malu jika ada tamu dari luar kota melihat pemandangan di Jalan Protokol khususnya di Jalan Merdeka.
Menurutnya, banyak mobil dan motor parkir hingga di badan jalan berjejeran dan tidak satu pun yanh berani tegas melakukan penindakan.
“Rasanya tidak adil kepada masyarakat ketika kita melihat parkir di sepanjang Jalan Sudirman tidak boleh ada yang parkir lama dan ditarik uang parkir. Sangat berbanding terbalik dengan Jalan Merdeka.
Padahal Perwali sudah ada. Kalau memang perwali tidak di patuhi yah sudah cabut saja perwalinya anggap saja perwali nya gagal dan mandul,” jelasnya.
Berangkat dari keluhan tersebut selaku aktivis Sumsel juga meminta Walikota Palembang H Harnojoyo memanggil Kadishub mempertanyakan kejadian fakta di lapangan tersebut.
“Kalau memang tidak bisa kerja pecat aja Kadishub dan Kabid Kabid nya. Ganti yang lain yang bisa bekerja dan bisa membuat indah kota Palembang ini, buat apa menghabisi anggaran rakyat untuk gaji mereka dan tunjangan mereka yang besar kalau rasa aman dan tentram serta nyaman tidak dirasakan oleh masyarakat kota Palembang,” tegasnya.
Selain itu pihaknya kepada DPRD Kota Palembang khususnya Fraksi Golkar untuk memangggil Dinas Perhubungan dan mempertanyakan hal tersebut dan meminta transparansi anggaran serta benar-benar mereka melakukan tugas dan fungsi pengawasannya.
Jangan sampai Kota Palembang di pandang buruk hanya karna salah satu Dinas yang tidak bisa bekerja. “Ibarat pepatah rusak susu sebelangan hanya karena setitik nila,” pungkasnya.
