SumselMedia.Com, Palembang-
Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sumatera Selatan kembali menunjukkan hasil positif. Di tengah tantangan musim kemarau yang dipengaruhi El Nino serta meningkatnya aktivitas ekonomi pada awal tahun ajaran baru, Sumatera Selatan justru mencatatkan deflasi sebesar 0,24 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada Juli 2026.
Capaian tersebut membaik dibandingkan Juni 2026 yang mengalami inflasi sebesar 0,36 persen (mtm). Sementara itu, secara tahunan inflasi Sumsel tercatat sebesar 2,50 persen (year on year/yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 2,89 persen (yoy). Angka ini juga sejalan dengan tren inflasi nasional yang turun dari 3,34 persen menjadi 2,88 persen (yoy).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, mengatakan capaian tersebut mencerminkan efektivitas sinergi pengendalian inflasi yang dilakukan bersama pemerintah daerah dan seluruh anggota TPID.
“Deflasi yang terjadi pada Juli 2026 menunjukkan bahwa koordinasi dan sinergi pengendalian inflasi di Sumatera Selatan berjalan efektif. Stabilitas harga tetap terjaga sehingga mampu menjaga daya beli masyarakat, sekaligus memberikan keseimbangan terhadap kesejahteraan para produsen,” ujar Bambang, Kamis (6/8/2026).
Secara bulanan, deflasi terutama dipicu oleh turunnya harga sejumlah komoditas, seperti bawang merah, emas perhiasan, cabai merah, cabai rawit, dan tomat. Melimpahnya pasokan akibat musim panen di sejumlah sentra produksi pada pertengahan hingga akhir Juli menjadi faktor utama penurunan harga komoditas hortikultura. Sementara itu, harga emas perhiasan ikut menurun seiring membaiknya sentimen pasar global.
Meski demikian, tekanan deflasi masih tertahan oleh meningkatnya permintaan terhadap beras dan bawang putih, seiring kembali berjalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta dimulainya tahun ajaran baru yang turut meningkatkan konsumsi pada kelompok pendidikan.
Bank Indonesia memprakirakan tekanan inflasi pada Agustus 2026 akan cenderung meningkat. Selain dipengaruhi momentum peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang berpotensi mendorong konsumsi masyarakat, ancaman musim kemarau yang lebih kering juga berisiko mengganggu produksi komoditas hortikultura.
“Ke depan, kami tetap mewaspadai potensi kenaikan inflasi akibat meningkatnya permintaan musiman dan dampak musim kemarau. Karena itu, koordinasi seluruh TPID akan terus diperkuat agar pasokan pangan tetap tersedia, distribusi berjalan lancar, dan harga tetap terkendali,” kata Bambang.
Dalam menjaga stabilitas harga, TPID Sumatera Selatan terus mengoptimalkan strategi pengendalian inflasi melalui pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Hingga akhir Juli 2026, lebih dari 381 kegiatan Operasi Pasar Murah (OPM), Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Selain itu, puluhan inspeksi mendadak ke pasar juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi.
Upaya stabilisasi diperkuat melalui subsidi harga dan subsidi ongkos angkut. Hingga Juli 2026, Bank Indonesia Sumatera Selatan telah memfasilitasi 77 kali subsidi ongkos angkut untuk komoditas pangan utama dengan total volume sekitar 47,92 ton guna mendukung pelaksanaan operasi pasar murah.
Di sisi pasokan, BI Sumsel juga memfasilitasi kerja sama bisnis antardaerah melalui pembelian bawang merah dari Sumatera Barat sebanyak 22,67 ton dan cabai dari Kabupaten Magelang sebanyak 3,68 ton untuk memperkuat ketersediaan pasokan di Sumatera Selatan.
Kerja sama antardaerah juga terus diperluas. Hingga Juli 2026 telah terjalin delapan Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) antarpemerintah daerah (G2G) antara Sumatera Selatan dan Jawa Tengah. Sementara itu, kerja sama Business to Business (B2B) telah menghasilkan empat PKS yang mendukung kelancaran distribusi pangan.
Penguatan koordinasi dilakukan secara rutin melalui berbagai forum komunikasi, termasuk Rapat Koordinasi TPIP-TPID, publikasi jadwal operasi pasar murah, hingga kampanye bijak berbelanja kepada masyarakat. TPID Sumsel juga melakukan studi tiru bersama TPID Sulawesi Selatan ke Jawa Tengah untuk mempelajari berbagai inovasi pengendalian inflasi sesuai karakteristik daerah.
Selain pengendalian harga, BI Sumsel bersama pemerintah daerah juga terus memperkuat ketahanan pangan melalui transformasi Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) menjadi Rantai Pasok Pangan GSMP. Program ini melibatkan pesantren, koperasi, pelaku usaha, perbankan, dan offtaker dalam membangun ekosistem produksi serta distribusi pangan yang lebih kuat.
“Melalui transformasi GSMP menjadi Rantai Pasok Pangan GSMP, kami ingin membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kolaborasi dengan pesantren, koperasi, pelaku usaha, dan perbankan diharapkan mampu meningkatkan kapasitas produksi sekaligus mendukung Program Strategis Nasional, termasuk Makan Bergizi Gratis,” tutup Bambang.
