Transportasi Tes Fisik dan Kesehatan Atlet KONI Sumsel Bayar Sendiri, Kemana Uang 500 Juta?
SumselMedia.Com, Palembang-
Sejumlah Pengurus Provinsi (Pengprov) Cabang Olahraga (Cabor) KONI Sumatera Selatan menyesalkan kebijakan tentang pelaksanaan Tes Kesehatan dan Tes Fisik yang digelar oleh KONI Sumsel.
Pasalnya, seluruh transportasi dari daerah ke Palembang dan sebaliknya ditanggung oleh Pengprov Cabor. Padahal penyelenggaraan Tes Kesehatan dan Tes Fisik menjelang PON sebelumnya itu ditanggung oleh KONI Sumsel.
Jadwal Tes Kesehatan sendiri digelar pada 16, 17 dan 19 Februari 2024 yang dipusatkan di RS YK Mandira Palembang sedangkan Tes Fisik digelar pada 19-21 Februari 2024 di Venue Atletik, Jakabaring Sport City (JSC) Palembang.
Demikian dikatakan Sekretaris Umum PASI Sumsel Drs. Zulfaini M Ropi, MM bersama para Pengprov Cabor dalam Press Conference di Sekretariat FKPPI Sumsel, Jumat (16/2/2024).
“Kami sudah melatih, membina hingga berjuang meloloskan atlet melalui Pra PON dengan dana yang cukup besar. Sekarang ini, atlet ini kami serahkan KONI untuk tes kesehatan dan tes fisik,” tegasnya.
Kondisi ini sangat membebankan, bagaimana jika atlet itu diluar daerah. Selain transportasi juga bagaimana akomodasi dan hal tersebut tidak lah sedikit. Bahkan ada atlet yang sudah TC di luar provinsi hingga luar negeri.
Pihaknya juga menyesalkan bahwa biaya tes kesehatan yang terdengar dengan biaya Rp400-600 ribu per orang dari salah satu RS Swasta di Palembang, padahal KONI Sumsel memiliki anggota Perhimpunan Pembinaan Kesehatan Olahraga Indonesia (PP KORI) Sumsel. Dan PP KORI Sumsel sendiri memiliki SDM dokter yang cukup berkompeten dan cukup banyak hingga fasilitas yang cukup mumpuni.
“Bahkan kami sudah lihat sendiri fasilitas cukup lengkap pada saat pelatikan PP KORI. Dan kami yakin PP KORI akan membantu, tidak dengan biaya semahal itu,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Umum PSAWI Sumsel Lidayanto, S.Sos menambahkan agar KONI Sumsel meninjau kembali SK.05 tentang Pelaksanaan Tes Kesehatan dan Tes Fisik. Pada SK tersebut menerangkan bahwa panitia menerima honorarium akan tetapi atlet malah berbiaya sendiri.
Tentu ini sangat berbanding terbalik tentang pernyataan Ketua Umum KONI Sumsel H Yulian Gunhar yang pernah mengatakan Pengurus KONI Sumsel tidak akan menerima gaji dan honor.
“Kemudian kami mempertanyakan kemana Uang 500 juta dari calon, yang kami usulkan pada Rakerprov untuk para Calon pada pelaksanaan Musprovlub KONI Sumsel tahun lalu. Ingat! Ketua KONI Sumsel terpilih karena adanya Pengprov Cabor,” tegasnya.
Sementara itu, Advokat yang juga Penggiat Olahraga Tito Dalkuci, SH, MH mengingatkan kepada KONI Sumsel bahwa saat ini SK KONI Pusat Tentang Pengukuhan Personalia KONI Sumsel masa bakti 2023-2027 sedang dalam proses gugatan. Jika memang kegiatan ini belum memiliki anggaran alangkah baiknya ditunda atau ditinjau ulang.
“Kami juga mengingatkan, bahwa KONI Sumsel Organisasi Pembinaan Olahraga bukan event organizer. Sangat anomali jika panitia mendapat honor, sementara atlet malah berbiaya sendiri,” tegasnya
Ketua Umum Pengprov Wushu Indonesia Sumsel Muhammad Asrul Indrawan menambahkan bahwa KONI Sumsel saat ini dalam masa gugatan yang sudah berjalan di Pengadilan Negeri Palembang.
Artinya, pihak Pengprov Cabor meminta SK KONI Pusat tentang Pengurus KONI Sumsel masa bakti 2023-2027 dibekukan dan seyogyanya tidak melakukan kegiatan sebelum keputusan hukum yang ada di Pengadilan Negeri Palembang.
“Dan seharusnya, pelaksanaan Tes Kesehatan dan Tes Fisik ini, diambil alih oleh Dispora Sumsel. Dan segala macam bentuk kebijakan Pembinaan Olahraga di Sumsel sambil menunggu hasil gugatan di Pengadilan Negeri Palembang,” pungkasnya.
