SumselMedia.Com, Palembang-
Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan inflasi sebesar 0,13 persen (mtm) pada Oktober 2025, lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 0,27 persen (mtm). Meski secara tahunan inflasi meningkat tipis menjadi 3,49 persen (yoy) dari sebelumnya 3,44 persen (yoy), capaian ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5±1 persen, yang menandakan stabilitas harga di Sumsel tetap terjaga.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menjelaskan bahwa peningkatan inflasi secara tahunan dipicu oleh kenaikan harga beberapa komoditas strategis, khususnya emas perhiasan, telur ayam ras, dan daging ayam ras.
“Kenaikan harga emas perhiasan masih dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global dan tingginya permintaan masyarakat terhadap emas sebagai aset lindung nilai. Sementara itu, naiknya harga telur dan daging ayam ras disebabkan oleh meningkatnya biaya produksi,” ujar Bambang.
Selain itu, beberapa komoditas hortikultura seperti wortel dan ketimun juga turut menyumbang inflasi akibat gangguan pasokan dari sentra produksi yang terdampak curah hujan tinggi sepanjang bulan Oktober.
Tekanan Inflasi Menjelang Akhir Tahun
Bambang menambahkan, ke depan tekanan inflasi berpotensi meningkat seiring naiknya konsumsi masyarakat menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru 2026. Selain itu, harga sejumlah bahan pangan berisiko terdampak musim hujan yang berbarengan dengan periode tanam padi dan hortikultura.
“Kami memperkirakan tekanan inflasi masih akan datang dari kelompok volatile food dan harga emas yang tetap tinggi akibat kondisi global dan pelemahan nilai tukar. Namun, kami optimistis melalui sinergi TPID dan program pengendalian pangan, inflasi Sumsel akan tetap terjaga di kisaran sasaran nasional,” jelasnya.
TPID Perkuat Sinergi 4K
Untuk mengantisipasi tekanan tersebut, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh pihak melalui strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi yang efektif.
Berbagai langkah konkret dilakukan, antara lain operasi pasar murah dan gerakan pangan murah, serta koordinasi dengan Perum Bulog dalam pendistribusian beras SPHP. Selain itu, komoditas terjangkau juga disalurkan melalui jaringan Toko KePo (Kebutuhan Pokok), Rumah Pangan Kita (RPK), dan Toko Penyeimbang milik Perumda Pasar Palembang Jaya.
TPID juga aktif melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) untuk memastikan harga sesuai dengan HET dan stok bahan pokok mencukupi. Salah satunya melalui kegiatan monitoring di Pasar Induk Jakabaring pada 31 Oktober 2025, yang memantau harga cabai dan bawang merah sebagai komoditas utama penyumbang inflasi.
Gerakan Sumsel Mandiri Pangan Jadi Andalan
Dalam memperkuat ketahanan pangan, Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) 2025 terus digencarkan. Program ini mencakup tiga kegiatan utama, yaitu GSMP Menyapa Lingkungan Desa (Menyala), GSMP Goes to Panti Sosial, dan GSMP Goes to Office.
Melalui GSMP Menyala, Bank Indonesia bersama TPID memberikan bantuan berupa bibit cabai dan bawang merah, sarana produksi, serta pelatihan capacity building bagi Kelompok Wanita Tani (KWT), rumah tangga, penyuluh, dan PKK di empat zona wilayah Sumatera Selatan. Kegiatan ini juga diakhiri dengan monitoring, evaluasi, dan awarding GSMP Menyala pada 25 Oktober 2025.
Kolaborasi Antar Daerah untuk Kelancaran Pasokan
Untuk menjamin kelancaran distribusi, TPID Sumsel telah melakukan penandatanganan MoU dan PKS Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan beberapa wilayah penghasil pangan, seperti Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Tanah Datar, pada 22 Oktober 2025.
Kerja sama tersebut langsung diwujudkan dengan pengiriman 14 ton bawang merah dari Kabupaten Solok ke Kota Palembang, sebagai langkah konkret memperkuat distribusi komoditas dan menekan fluktuasi harga di tingkat konsumen.
Sinergi untuk Inflasi Terkendali dan Pertumbuhan Inklusif
Menutup penjelasannya, Bambang Pramono menegaskan komitmen Bank Indonesia bersama Pemerintah Daerah untuk terus memperkuat sinergi dalam menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan di wilayah Sumatera Selatan.
“Melalui kolaborasi antara TPID, pelaku usaha, dan masyarakat, kami ingin memastikan harga-harga tetap terjangkau dan pasokan pangan aman, termasuk untuk mendukung program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG),” tutur Bambang.
Ia menegaskan, seluruh upaya tersebut tidak hanya difokuskan untuk menjaga inflasi agar tetap dalam sasaran, tetapi juga untuk memperkuat fondasi ketahanan pangan, meningkatkan produktivitas sektor pertanian, serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
