APBN Semester I 2025 Dorong Ekonomi Sumsel Tumbuh Positif: Fiskal Jadi Pilar Penguatan Daerah
SumselMedia.com, Palembang-
Semester pertama tahun 2025 menjadi babak penting dalam penguatan ekonomi Sumatera Selatan (Sumsel). Melalui optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi fiskal terbukti nyata menopang pertumbuhan ekonomi daerah.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Focus Group Discussion (FGD) Asset and Liability Committee (ALCo) Triwulan II, Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan mencatat, hingga 30 Juni 2025, pendapatan negara di wilayah Sumsel mencapai Rp6,63 triliun atau 37,06% dari target, tumbuh 4,07% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
“Realisasi ini menunjukkan bahwa fiskal bekerja secara efektif sebagai alat pemulihan dan penguatan ekonomi daerah. Pendapatan perpajakan dan Transfer ke Daerah menjadi motor utama penggeraknya,” ungkap Agung Heru Pranyoto, Ketua Kelompok Kerja Teknis Kerja Sama, Kehumasan, dan Layanan Publik Sekretariat Bersama Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan dalam siaran persnya, Jumat (1/8/2025).
Pendapatan Perpajakan dan PNBP Dorong Kinerja Positif
Pendapatan perpajakan Sumsel hingga Juni 2025 tercatat Rp5,30 triliun atau 34,26% dari target, didominasi oleh penerimaan pajak sebesar Rp5,04 triliun (33,15%). Sementara itu, kepabeanan dan cukai menyumbang Rp256,97 miliar atau hampir menyentuh target penuh (99,56%).
“Penerimaan perpajakan tumbuh 6,1% (year-on-year), dengan kontribusi kuat dari sektor unggulan seperti kelapa sawit dan karet. Ini memperlihatkan bahwa sektor riil kita mulai pulih dan bergerak naik,” ujar Agung.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan mencatat pertumbuhan pajak tertinggi sebesar 94,0%, disusul industri pengolahan (77,3%), perdagangan (28,1%), dan transportasi-pergudangan (27,2%).
Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan tren positif, dengan realisasi Rp1,32 triliun atau 55,07% dari target. PNBP dari aset, piutang, dan lelang bahkan mencapai 90% dari target tahunan.
Belanja Negara Terkontraksi, TKD Tetap Jadi Instrumen Kunci
Belanja negara hingga akhir Juni 2025 mencapai Rp19,92 triliun atau 40,15% dari pagu, meski mengalami kontraksi 11,50% dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat didominasi oleh belanja pegawai, sementara belanja barang dan modal terkontraksi karena kebijakan efisiensi.
Namun, belanja bantuan sosial tumbuh positif, terutama dari program KIP Kuliah dan ATENSI Kemensos yang mendukung perlindungan masyarakat rentan.
Di sisi lain, penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) menunjukkan performa yang tetap kuat, mencapai Rp14,54 triliun atau 43,23% dari pagu, tumbuh 1,48% (yoy). Realisasi tercepat dicatatkan oleh enam kabupaten/kota, yakni OKU Timur, Muba, OKI, OI, dan Lahat.
Kemenkeu Komit Dukung Ekonomi Daerah Lewat Sinergi APBN–APBD
Agung menegaskan bahwa Kementerian Keuangan akan terus berkomitmen mendukung pelaksanaan APBD di 18 Pemda di wilayah Sumsel.
“Kami mengawal realisasi TKD agar benar-benar menjadi instrumen strategis pembangunan daerah. Kinerja APBN yang solid pada semester pertama ini adalah sinyal positif bagi kesinambungan fiskal daerah ke depan,” tegasnya.
Dengan kinerja fiskal yang positif, APBN terbukti tidak hanya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjadi pilar penting dalam pemulihan dan pemberdayaan daerah secara berkelanjutan.
