Staf Ahli Gubernur Sumsel Soroti Tentang Perkembangan Carbon Pricing
SumselMedia.Com, Palembang-
Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengapresiasi kegiatan Pelatihan Carbon Pricing yang digelar oleh Universitas Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan di Ballroom Hotel Aston Palembang, Kamis (20/6/2024).
Hal tersebut disampaikan Staf Ahli Gubernur Sumsel bidang Pemerintah, Hukum, dan Politik Setda Provinsi Sumsel Pandji Tjahjanto, S.HUT., M.Si saat menghadiri acara tersebut. Kegiatan ini sendiri dalam rangka untuk mencoba menghitung berapa harga carbon yang wajar.
“Makanya dari itu, Alhamdulillah diselenggarakan di kota Palembang Provinsi Sumsel ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraannya,” ujarnya.
Lanjut Pandji bahwa dari kegiatan ini banyak teman-teman yang dari provinsi Sumsel diantaranya kota Palembang, dan dari daerah-daerah yang hadir dan bisa mengikuti pelatihan kapasitas pemahaman dan pengetahuan tentang carbon bisa lebih meningkat lagi. Menurutnya, Carbon sekarang ini kan lagi agak trend, menarik, dan seksi sehingga banyak orang mencoba untuk berusaha di bidang carbon.
“Ada 5 sektor, yakni sektor FoLU, sektor limbah, sektor pertanian, sektor industri lainnya, jadi ini kan ini semua berkaitan dengan carbon. Semua jadi sektor perdamaian itu terkait dengan carbon, karena kita tahu bahwa perubahan iklim sudah terasa di seluruh dunia termasuk di provinsi Sumsel. Ini kita sekarang tahu bahwa udara makin panas, sering terjadi bencana, kebakaran hutan dan lain sebagainya,” terangnya.
Makanya lanjut dia, carbon ini sebenarnya dalam rangka untuk mengurangi emisi, gas rumah kaca. Jadi dengan menyerap CO2 dan menghasilkan O2, maka akan kalahkan tidak terlalu panas, dan akan berkurang panasnya.
“Jadi target dari instruktur dunia, bahwa sebelum tahun 2060 ini kan ada seat zero Indonesian, atau tahun sebelumnya jadi targetnya itu,” katanya.
Terkait peraturannya untuk Carbon ini sendiri ada, yakni Peraturan Presiden, yakni Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang nilai ekonomi carbon.
“Kalau kita sebagai wakil pemerintah kan kita berharap kapasitas pegawai-pegawai di Provinsi, maupun di kabupaten/kota meningkat terkait dengan pemanfaatan Carbon maupun Carbon Pricing ini,” pungkasnya.
