SumselMedia.Com, Palembang-
Sinergi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan (Sumsel) dalam menjaga stabilitas harga kembali menunjukkan hasil positif. Di tengah tantangan cuaca panas, potensi dampak El Nino, hingga meningkatnya permintaan masyarakat seiring normalisasi aktivitas sekolah, inflasi Sumsel pada Agustus 2026 masih berada dalam level terkendali.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Sumsel pada Agustus 2026 mencatat inflasi sebesar 0,06 persen secara bulanan (mtm). Angka tersebut meningkat terbatas dibandingkan Juli 2026 yang mengalami deflasi sebesar 0,24 persen.
Secara tahunan, inflasi Sumsel tercatat 2,60 persen (yoy), sedikit meningkat dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,50 persen. Meski demikian, capaian tersebut masih mencerminkan terjaganya stabilitas harga di Sumsel di tengah berbagai tekanan eksternal dan domestik.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono, mengatakan kondisi inflasi tersebut tidak terlepas dari kuatnya sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, TPID, serta berbagai pihak dalam menjaga keseimbangan antara daya beli masyarakat dan kesejahteraan produsen.
“Stabilitas harga ini merupakan hasil dari sinergi dan koordinasi yang terus dilakukan oleh TPID Sumatera Selatan. Kita terus menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif,” ujar Bambang, Kamis (3/9/2026).
Pada Agustus, tekanan inflasi terutama berasal dari sejumlah komoditas, seperti daging ayam ras, emas perhiasan, beras, kacang panjang, dan jagung manis.
Daging ayam ras menjadi salah satu penyumbang utama inflasi dengan andil 0,33 persen. Kenaikan harga komoditas tersebut dipengaruhi meningkatnya permintaan di tengah produktivitas ayam yang menurun akibat kondisi cuaca panas. Pertumbuhan ayam yang tidak optimal membuat masa pemeliharaan menjadi lebih panjang.
Sementara itu, kenaikan harga emas perhiasan sejalan dengan penguatan harga emas global yang kemudian mendorong penyesuaian harga emas di dalam negeri.
Harga beras juga mengalami peningkatan akibat menurunnya pasokan dari petani. Di sisi lain, peningkatan permintaan dan kembali beroperasinya program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memberikan tekanan terhadap sejumlah kebutuhan, termasuk bahan baku plastik kemasan.
Waspadai Tekanan Inflasi September
Meski kondisi inflasi masih terkendali, TPID Sumsel tetap mewaspadai potensi tekanan harga pada September 2026.
Bambang mengatakan, salah satu faktor yang perlu diantisipasi adalah potensi gangguan pasokan pangan hortikultura akibat fenomena El Nino yang berpotensi menyebabkan kondisi kemarau lebih kering dengan curah hujan di bawah normal.
Selain faktor cuaca, normalisasi aktivitas sekolah yang telah berlangsung penuh sejak Agustus juga berpotensi meningkatkan permintaan masyarakat terhadap sejumlah komoditas pangan, khususnya daging ayam ras dan telur ayam ras.
“Ke depan tentu kita harus tetap waspada. Ada potensi tekanan dari sisi pasokan pangan akibat kondisi cuaca, kemudian permintaan juga meningkat karena aktivitas sekolah sudah kembali normal. Harga emas juga masih perlu menjadi perhatian seiring perkembangan harga emas global,” jelasnya.
Untuk mengantisipasi tekanan tersebut, TPID Sumsel terus memperkuat strategi pengendalian inflasi melalui prinsip 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Hingga akhir Agustus 2026, TPID Sumsel telah melaksanakan lebih dari 385 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di berbagai wilayah Sumsel.
Selain itu, puluhan inspeksi mendadak (sidak) pasar juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok sekaligus mengawasi kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi.
Upaya stabilisasi turut diperkuat melalui subsidi harga dan subsidi ongkos angkut. Hingga Agustus 2026, Bank Indonesia Sumsel telah memfasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali untuk berbagai komoditas pangan utama dengan total berat komoditas yang diangkut mencapai sekitar 47,92 ton.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung kegiatan operasi pasar murah di berbagai wilayah Sumsel sekaligus memastikan pasokan pangan dapat bergerak dari daerah surplus menuju daerah yang membutuhkan.
Bank Indonesia Sumsel juga mencatat pembelian komoditas bawang merah secara business to business (B2B) dari Sumatera Barat sebanyak 22,67 ton, serta cabai dari Kabupaten Magelang sebanyak 3,68 ton untuk memperkuat ketersediaan pasokan pangan di Sumsel.
Perkuat Kerja Sama Antarwilayah
Tidak hanya mengandalkan intervensi pasar, pengendalian inflasi Sumsel juga diperkuat melalui kerja sama antardaerah.
Hingga Agustus 2026, tercatat penambahan kerja sama antardaerah (KAD) antara pemerintah daerah di Sumsel dengan pemerintah daerah di Jawa Tengah berupa 8 Kesepakatan Bersama (KSB) dan 21 Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam skema Government to Government (G2G).
Sementara untuk skema Business to Business (B2B), telah terdapat 4 PKS yang menjadi bagian dari upaya memperkuat rantai pasok komoditas pangan.
Koordinasi juga dilakukan melalui Rapat Koordinasi TPIP-TPID secara rutin, komunikasi kebijakan, iklan layanan masyarakat mengenai bijak berbelanja, hingga publikasi jadwal operasi pasar murah melalui berbagai kanal media.
TPID Sumsel juga terus mempelajari berbagai inovasi pengendalian inflasi dari daerah lain. Salah satunya melalui studi tiru bersama TPID Sulawesi Selatan kepada TPID Jawa Tengah guna menggali strategi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah.
GSMP Diperkuat Jadi Rantai Pasok Pangan
Di sisi lain, pengendalian inflasi juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dari sisi produksi.
Salah satu program yang terus dikembangkan adalah Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP) yang kini ditransformasikan menjadi Rantai Pasok Pangan GSMP.
Program tersebut dikembangkan melalui kolaborasi berbagai pihak, termasuk pesantren dan koperasi, sebagai bagian dari ekosistem produksi dan distribusi pangan.
Penguatan dilakukan melalui business matching dengan offtaker serta finance matching dengan perbankan. Dengan demikian, pelaku usaha di sektor pangan tidak hanya didorong untuk meningkatkan produksi, tetapi juga mendapatkan akses pasar dan pembiayaan untuk memperbesar kapasitas usaha.
Bambang menilai pesantren juga memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Ke depan, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkomitmen menjaga sinergi pengendalian inflasi agar stabilitas harga tetap terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan kesejahteraan produsen tetap diperhatikan.
Upaya tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan mendorong pertumbuhan ekonomi Sumsel yang inklusif serta berkelanjutan, termasuk mendukung pelaksanaan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
