SumselMedia.Com, Palembang-
Provinsi Sumatera Selatan mencatatkan capaian positif dalam menjaga stabilitas harga sepanjang April 2026. Berdasarkan data terbaru, Sumatera Selatan mengalami deflasi sebesar 0,04 persen (month to month/mtm), berbalik dari inflasi bulan sebelumnya yang mencapai 0,29 persen (mtm).
Sementara itu, secara tahunan inflasi Sumsel juga melandai menjadi 1,63 persen (year on year/yoy), turun signifikan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 3,09 persen (yoy), bahkan lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 2,42 persen (yoy).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan, Bambang Pramono mengatakan capaian tersebut menunjukkan efektivitas sinergi pengendalian inflasi yang dilakukan bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.
“Stabilitas harga yang tetap terjaga menjadi indikator bahwa koordinasi pengendalian inflasi di Sumatera Selatan berjalan efektif. Kondisi ini turut memberikan ruang yang lebih baik bagi daya beli masyarakat,” ujar Bambang Pramono, Kamis (7/5/2026).
Secara bulanan, deflasi terutama dipengaruhi penurunan harga sejumlah komoditas utama seperti emas perhiasan, daging ayam ras, telur ayam ras, cabai rawit, hingga tarif angkutan antarkota.
Penurunan harga emas terjadi seiring aksi ambil untung investor setelah kenaikan harga pada periode sebelumnya. Sementara itu, koreksi harga pangan dan transportasi dipengaruhi normalisasi permintaan masyarakat pasca Ramadan dan Idulfitri.
Meski demikian, Bank Indonesia mengingatkan adanya potensi peningkatan tekanan inflasi pada Mei 2026, meskipun diprakirakan masih dalam level terkendali. Salah satu faktor yang perlu diwaspadai yakni kemungkinan kenaikan tarif angkutan udara akibat meningkatnya harga avtur yang dipengaruhi dinamika harga minyak global.
Selain itu, awal musim kemarau juga berpotensi memengaruhi produksi komoditas hortikultura seperti bawang dan cabai.
“Berbagai potensi risiko tersebut terus kami antisipasi melalui langkah pengendalian yang terukur dan terkoordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah,” tambah Bambang.
Dalam menjaga stabilitas harga, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Selatan terus memperkuat strategi pengendalian inflasi berbasis 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Hingga akhir April 2026, lebih dari 300 kegiatan operasi pasar murah, Gerakan Pangan Murah (GPM), dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) telah dilaksanakan di berbagai wilayah Sumatera Selatan. Selain itu, puluhan inspeksi mendadak (sidak) pasar juga dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok dan kepatuhan terhadap harga eceran tertinggi.
Upaya stabilisasi harga turut diperkuat melalui pemberian subsidi harga dan subsidi ongkos angkut guna menjaga kelancaran distribusi pangan. Hingga April 2026, BI Sumsel telah memfasilitasi subsidi ongkos angkut sebanyak 77 kali untuk komoditas pangan utama dengan total volume distribusi mencapai sekitar 47,92 ton.
Di sisi lain, kerja sama antar daerah (KAD) juga terus dioptimalkan guna memperkuat pasokan komoditas strategis, khususnya bawang merah. Selama periode Maret hingga April 2026, realisasi kerja sama antara Sumatera Selatan dan Sumatera Barat untuk komoditas bawang merah mencapai 22,67 ton.
Penguatan koordinasi pengendalian inflasi juga dilakukan melalui berbagai forum komunikasi seperti rapat koordinasi TPIP-TPID secara rutin, iklan layanan masyarakat tentang bijak berbelanja, hingga publikasi jadwal operasi pasar murah di berbagai kanal media.
Tak hanya itu, penguatan ketahanan pangan daerah terus didorong melalui program inovatif Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Pada tahun ini, program tersebut diperluas melalui kolaborasi bersama pesantren dan koperasi sebagai bagian dari penguatan ekosistem produksi dan distribusi pangan daerah.
Ke depan, Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan bersama pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi demi menjaga stabilitas harga, meningkatkan ketahanan pangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
