Kinerja IJK Sumbagsel 2025 Tetap Stabil, Aset Perbankan Tembus Rp369,95 Triliun
SumselMedia.com, Palembang-
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Selatan menyatakan kinerja Industri Jasa Keuangan (IJK) di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) sepanjang tahun 2025 masih terjaga dengan baik dan relatif stabil, meskipun di tengah dinamika ekonomi nasional maupun global.
Wilayah Sumbagsel meliputi Provinsi Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Jambi, Lampung, dan Bengkulu. Stabilitas tersebut tercermin dari kinerja sektor perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan nonbank (IKNB), yang juga didukung oleh masifnya kegiatan edukasi serta penguatan pelindungan konsumen.
Kepala OJK Provinsi Sumatera Selatan, Arifin Susanto, mengatakan kondisi ini menunjukkan ketahanan sektor jasa keuangan di Sumbagsel tetap solid dan mampu menopang aktivitas ekonomi daerah.
“Secara umum, kinerja Industri Jasa Keuangan di wilayah Sumbagsel sepanjang 2025 masih cukup terjaga dan stabil. Hal ini terlihat dari pertumbuhan sektor perbankan, pasar modal, hingga industri keuangan nonbank, yang dibarengi dengan penguatan aspek edukasi dan pelindungan konsumen,” ujar Arifin, Rabu (14/1/2026).
Perbankan Tumbuh Positif
Per November 2025, kinerja sektor perbankan di Sumbagsel menunjukkan pertumbuhan yang cukup terjaga. Total aset perbankan tercatat meningkat 6,13 persen (year on year/yoy) menjadi Rp369,95 triliun.
Fungsi intermediasi perbankan juga terus berjalan positif. Total penyaluran kredit dan pembiayaan berdasarkan lokasi bank tumbuh 5,29 persen (yoy) menjadi Rp322,88 triliun, dengan porsi terbesar berasal dari kredit konsumtif sebesar 43,59 persen. Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio Non Performing Loan (NPL) Net di level 1,01 persen.
Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami peningkatan 6,79 persen (yoy) menjadi Rp292,43 triliun, dengan dominasi dana tabungan sebesar 55,54 persen.
Kredit Rumah Tangga dan Pertanian Dominan
Penyaluran kredit di Sumbagsel masih didominasi sektor rumah tangga yang mencapai Rp122,89 triliun, tumbuh 8,60 persen (yoy) dengan pangsa pasar 6,22 persen dari total kredit nasional di sektor yang sama.
Namun, pertumbuhan tertinggi justru tercatat pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, yang meningkat 10,35 persen (yoy) menjadi Rp61,60 triliun.
Dalam mendukung UMKM, penyaluran kredit dan pembiayaan UMKM di Sumbagsel mencapai Rp123,34 triliun atau 38,20 persen dari total kredit, tumbuh 2,75 persen (yoy). Capaian ini berada di atas target minimal porsi kredit UMKM nasional sebesar 30 persen.
Investor Pasar Modal Meningkat Signifikan
Pada sektor pasar modal, jumlah Single Investor Identification (SID) di Sumbagsel per November 2025 tercatat 1.346.817 investor, meningkat 41,43 persen (yoy). Mayoritas investor menggunakan instrumen reksa dana dengan porsi 94,51 persen.
Sebaran investor terbesar berada di Sumatera Selatan sebesar 39,25 persen, diikuti Lampung 32,73 persen, Jambi 14,36 persen, Bengkulu 7,32 persen, dan Kepulauan Bangka Belitung 6,35 persen.
Seiring membaiknya kinerja pasar saham nasional, rata-rata nilai transaksi saham di Sumbagsel tumbuh 56,22 persen (yoy) menjadi Rp13,73 triliun. Penjualan reksa dana juga melonjak 96,05 persen (yoy) menjadi Rp873,02 miliar.
IKNB Tetap Terkendali
Di sektor Industri Keuangan Nonbank (IKNB), posisi Oktober 2025 menunjukkan nilai piutang pembiayaan mencapai Rp42,17 triliun, tumbuh 1,82 persen (yoy). Dari sisi jumlah kontrak, tercatat lonjakan signifikan 70,51 persen menjadi 11,61 juta unit.
Rasio Non Performing Financing (NPF) tetap terjaga di bawah 5 persen, berada pada kisaran 2,89 hingga 3,06 persen, dengan Lampung mencatat angka tertinggi. Pembiayaan masih didominasi oleh pembiayaan multiguna, disusul pembiayaan investasi dan modal kerja.
Edukasi dan Pelindungan Konsumen Diperkuat
Dalam aspek pelindungan konsumen, OJK mencatat 3.793 pengaduan masyarakat di wilayah Sumbagsel sepanjang 2025, yang mayoritas berasal dari sektor IKNB sebesar 60,45 persen. Tingkat penyelesaian pengaduan mencapai 79,99 persen, termasuk 0,88 persen melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS).
Keluhan utama konsumen meliputi permasalahan SLIK, perilaku penagihan, restrukturisasi, serta layanan fintech pinjaman online multiguna.
Untuk mendorong pemerataan literasi dan inklusi keuangan, OJK bersama stakeholder telah melaksanakan 1.308 kegiatan edukasi keuangan yang menjangkau 192.390 peserta di seluruh Sumbagsel.
Berbagai program unggulan TPAKD juga terus dijalankan, antara lain Sumsel Religius Berekonomi Syariah, Aksi Pangan Sumsel 2025, Desa Sumsel Terus Maju, Sultan Muda Sumsel Center, hingga Sumsel Youth Entrepreneur Incubator.
“Melalui sinergi TPAKD, kami terus mendorong percepatan akses keuangan daerah agar mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sumatera Selatan dan wilayah Sumbagsel,” tutup Arifin.
