SumselMedia.com, Palembang-
Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) hingga akhir Juli 2025 menunjukkan capaian positif, khususnya dari sisi pendapatan negara. Penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) menjadi motor utama dalam menjaga kesinambungan fiskal dan mendorong aktivitas ekonomi di Sumsel.
Ketua Kelompok Kerja Teknis Kerja Sama, Kehumasan, dan Layanan Publik Sekretariat Bersama Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan, Agung Heru Pranyoto, dalam keterangan persnya menjelaskan, pendapatan negara di Sumsel tercatat sebesar Rp7,92 triliun atau 44,30 persen dari target. Angka tersebut tumbuh dibandingkan tahun sebelumnya.
“Penerimaan perpajakan masih mendominasi dengan capaian Rp6,10 triliun atau 40,08 persen dari target. PPN dan PPnBM tumbuh 22,1 persen menjadi Rp3,25 triliun, sementara PPh Non Migas mengalami kontraksi -5,2 persen menjadi Rp2,79 triliun. Dari sisi kepabeanan dan cukai, penerimaan mencapai Rp271,47 miliar atau 105,18 persen, tumbuh signifikan 61,06 persen year on year, ditopang peningkatan ekspor CPO dan produk turunannya serta kenaikan Harga Patokan Ekspor (HPE),” jelasnya, Kamis (4/9/2025).
Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp1,55 triliun atau 64,42 persen dari target, dengan kontribusi terbesar berasal dari PNBP Lelang dan pelayanan kepelabuhanan.
Sementara itu, belanja negara di Sumsel mencapai Rp23,78 triliun atau 48,08 persen dari pagu, mengalami kontraksi -9,86 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Belanja pemerintah pusat tercatat Rp6,43 triliun atau 40,67 persen, didominasi belanja pegawai, sementara belanja barang dan modal tertekan oleh kebijakan efisiensi. “Meski begitu, belanja bantuan sosial tumbuh positif, terutama dari program KIP Kuliah dan ATENSI Kemensos,” tambah Agung.
Di sisi lain, TKD menjadi pilar penting pembangunan daerah dengan realisasi Rp17,35 triliun atau 51,56 persen dari pagu, tumbuh 3,28 persen dibanding tahun sebelumnya. Rinciannya, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp5,35 triliun (48,10%), Dana Alokasi Umum (DAU) Rp7,97 triliun (56,88%), Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Rp2,49 triliun (49,56%), Dana Desa Rp1,45 triliun (58,05%), dan Dana Insentif Daerah Rp41,73 miliar (56,06%).
Dari sisi makro, ekonomi Sumsel tumbuh 5,42 persen (yoy), lebih tinggi dari rata-rata nasional. Inflasi tercatat 2,88 persen, menandakan daya beli masyarakat tetap terjaga. Neraca perdagangan juga surplus USD3,53 miliar, ditopang ekspor batubara, pulp, dan karet. Indeks Keyakinan Konsumen berada di level optimis (113,90), sementara indikator kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan, pengangguran, dan Gini Ratio menunjukkan perbaikan.
“Pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan terus mengoptimalkan penyaluran TKD untuk mendukung pelaksanaan APBD di 18 pemerintah daerah di Sumsel. Capaian APBN hingga Juli 2025 ini menjadi bukti nyata kontribusi fiskal dalam memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Agung.
