Perjuangkan Guru Honorer, PB PGRI Apresiasi Langkah PGRI Sumsel
SumselMedia.Com, Palembang-
Aturan Kemenpan RB mengenai tahun 2023 tenaga honorer tidak lagi dipekerjakan di pemerintahan Kota/Kabupaten seluruh Indonesia, salah satunya membuat para guru menjadi galau.
Meskipun pemerintah daerah telah diberikan kuota, seperti Kota Palembang dapat 3.500 dan Sumatera Selatan (Sumsel) 4.000 orang, namun ini tidak bisa menjamin karena tidak bisa mengcover seluruh tenaga honorer baik di pemerintahan maupun di sekolah-sekolah.
Nantinya, yang akan menjadi prioritas pada pengadaan guru PPPK tahun 2022 adalah guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) atau honorer yang telah lolos passing grade atau memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional guru tahun 2021.
Ketua Umum PB PGRI Prof Dr Unifah Rosyid, MPd mengapresiasi upaya dan langkah PGRI Sumsel yang memberikan kesempatan dan jalan untuk honorer yang berjuang untuk mendapatkan eksistensi sebagai PPPK.
Hal itu diungkapkan usai Konferensi Kerja Provinsi II PGRI Sumatera Selatan di Ballroom Hotel Harper Palembang, Sabtu (16/7/2022).
Konferensi Kerja Provinsi II PGRI Sumatera Selatan dihadiri Gubernur Sumsel diwakili oleh Sekda Pemprov Sumsel Ir SA Supriono, MM, Ketua Umum PB PGRI Prof Dr Unifah Rosyid, MPd, Ketua BPH PGRI pada Universitas PGRI Palembang Dr Hj Meilia Rosani, SH, MH beserta jajaran, Ketua BPH PGRI pada Universitas Silampari Lubuklinggau Drs. H. Lukman Haris, M.Si.
Kegiatan ini turut dihadiri Ketua pelaksana Konferensi Kerja Provinsi PGRI Sumsel yang juga Rektor Universitas PGRI Palembang Dr H Bukman Lian, MM, MSi, CIQaR, Pangdam II Sriwijya, Kapolda Sumsel, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Kakanwil Kemenag Provinsi Sumsel, para pengurus PGRI Provinsi Sumsel, Kabupaten/Kota dan Kecamatan se-Sumatera Selatan, Kepala Sekolah tingkat PAUD, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, Cabang cabang khusus serta tamu undangan lainnya.
“Penyetopan honorer membuat kekhawatiran yang mendalam bagi para guru dan tenaga pendidik, seluruh daerah membutuhkan dan sangat terbantu dengan kinerja honorer,” kata Prof. Dr. Unifah Rosyidi, M.Pd.
Unifah mengatakan, perjuangan PGRI Sumsel untuk mendapatkan kuota 3.500 bagi guru honorer Palembang sangat diapresiasi. Pihaknya sudah berdialog dengan pemerintah daerah untuk memberikan ruang jangan sampai sekolah tidak ada gurunya.
“Diutamakan honorer lama dengan memberikan penghormatan bagi mereka yang sekian lama mengabdi di sekolah. Mempertimbangkan masa kerja, usia, karena di setiap daerah kebutuhan guru selalu meningkat,” katanya.
Ketua PGRI Sumsel yang juga Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, H. Ahmad Zulinto, SPd, MM mengatakan, Kota Palembang dapat 3.500 di antaranya 1.100 yang lulus passing grade sebelumnya dan lulus Dapodik ada 1.800 orang.”Sisanya 600 kuota belum diisi, ini akan dilakukan tes seperti pada umumnya.
Begitu pun kuota provinsi ada 4.000 bisa diisi dengan 2.000 kuota untuk lulus passing grade, masih sisa 2.000 peserta bisa dari yang memenuhi Dapodik tiga tahun, artinya melalui seleksi observasi.
“Yang masih menjadi masalah di daerah ini ada yang buka tapi tidak banyak kuotanya, ada yang khawatir DAU (Dana Anggaran Umum) berkurang karena gaji dari daerah, dan lainnya.
Menurutnya, karena daerah punya otonomi daerah dan otonomi sekolah/pendidikan, sehingga tidak mesti serta merta terfokus dengan aturan pusat. “Kita jangan terlalu kaku saat ada aturan dari pusat,” katanya.
Di tempat yang sama, Ketua pelaksana Konferensi Kerja Provinsi PGRI Sumsel yang juga Rektor Universitas PGRI Palembang Dr. H. Bukman Lian, M.M, MSi, CIQaR mengatakan konferensi kerja ini adalah rapat kerja artinya rapat tahunan yang mana konferensi ini untuk mengevaluasi kinerja tahun 2021, menyusun program kerja tersisa 2022 lalu bagaimana membuat kebijakan-kebijakan, menjawab isu-isu sentral tentang manajemen guru.
“Saat ini guru tenaga honorer tahun 2023 akan dihapuskan yang hanya ada guru ASN atau PNS dan P3K,” maka diharapkan PGRI, guru-guru honorer di seluruh Sumsel, akan diperjuangkan masuk dan diterima menjadi tenaga PPPK agar tidak kekurangan guru.
Dikatakan Bukman kebijakan apa yang dikehendaki dunia saat ini, dan bagaimana isu masalah pemerintah pembinaan organisasi di daerah-daerah Kabupaten/ Kota agar organisasi ini solid memperjuangkan nasib guru sehingga mutu pendidikan di Sumsel menjadi lebih baik,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, Ir. SA Supriono menyampaikan bahwa Pemprov Sumsel selalu mendukung apa yang menjadi harapan para guru di Sumsel. Begitu juga pihaknya berharap hadirnya PB PGRI juga memberi semangat baru bagi para guru.
Pihaknya juga menjelaskan akan dibuka sekitar 4.000 untuk formasi P3K untuk guru honor dari SMA/SMK yang memenuhi standar yang telah ditetapkan.
“Jadi kita kembalikan ke UUD bahwa Pendidikan itu tanggung jawab negara. Kami juga berharap melalui Konkerprov PGRI ini juga membahas isu-isu lain terkait bagaimana pemetaan guru dan penerimaan siswa di lokasi-lokasi terpencil, dan berharap kepada pengurus PGRI baik kota maupun provinsi dapat memberikan masukan bagi pemerintah maupun lembaga pelaksana pendidikan yang ada di Sumsel khususnya,” tutupnya.
